Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20017 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 578/PID.B/2014/PN.BKS)

Arif, Anjar Wanto (2018) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20017 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 578/PID.B/2014/PN.BKS). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201310115059_Arif Anjar Wanto_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (23MB)
[img] Text (BAB I)
201310115059_Arif Anjar Wanto_BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201310115059_Arif Anjar Wanto_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
201310115059_Arif Anjar Wanto_BAB V.pdf

Download (382kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201310115059_Arif Anjar Wanto_Daftar Pustaka.pdf

Download (242kB)
[img] Text (Lampiran)
201310115059_Arif Anjar Wanto_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (25MB)

Abstract

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi. Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang serta untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak pidana perdagangan orang pada perkara Nomor: 578/PID.B/2014/PN.Bks. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literature, hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur dari tindak pidana Perdagangan orang yaitu, Pertama, Setiap Orang, yaitu terdakwa Nining, Kedua, Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual, yaitu terdakwa menerima saksi korban untuk berkerja sebagai Pekerja Seks Komersial, Ketiga, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu membagi (2) dua imbalan yang korban peroleh masing-masing keuntungan. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Bekasi Dalam Perkara Nomor: 578/PID.B/2014/PN.Bks tidak sesuai dengan fakta dilapangan/ unsur , sebab pelaku dinyatakan oleh Hakim bersalah telah melanggar Pasal 296 Kitab undang undang Hukum Pidana. Namun Hakim tidak mencantumkan undang-undang yang lebih khusus untuk mengatur tindak pidana perdagangan orang (lex specialis derogate lex generalis) tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah mengenai upaya penegakan, keadilan serta kepastian hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan penerapan undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mucikari

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Anggreany Haryani Putri, S.H,MH., Pembimbing II: Esther Masri S.H,M.kn
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 22 Feb 2019 03:56
Last Modified: 22 Feb 2019 03:56
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1179

Actions (login required)

View Item View Item