Penyelesaian Sengketa Arbitrase Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999" (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 266B/PDT.SUS-ARBT/2016)

Melda, Yendra Putra (2018) Penyelesaian Sengketa Arbitrase Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999" (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 266B/PDT.SUS-ARBT/2016). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201310115149_Melda Yendra Putra_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (6MB)
[img] Text (BAB I)
201310115149_Melda Yendra Putra_BAB I.pdf

Download (642kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201310115149_Melda Yendra Putra_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (634kB)
[img] Text (BAB V)
201310115149_Melda Yendra Putra_BAB V.pdf

Download (89kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201310115149_Melda Yendra Putra_Daftar Pustaka.pdf

Download (315kB)
[img] Text (Lampiran)
201310115149_Melda Yendra Putra_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (554kB)

Abstract

Arbitrase merupakan fonam untuk menyelesaikan suatu sengketa. Forum ini lebih banyak dikenal dalam perdagangan intemasional, karena para pihak berusaha untuk melepaskan diri dari yuridiksi badan peradilan biasa (umum). Dengan demikian terdapat konsistensi dan pemanfaatan ADR(negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase) sebagai sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bisnis di Indonesia. Permasalahan skripsi tentang pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 2668/Pdt.Sus-ARBT/20 16 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa dan kekuatan hukum Putusan Perkara Nomor 2668/Pdt.Sus-ARBT /2016 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 2668/Pdt.Sus-ARBT/20 16 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa antara lain bahwa Direktur Terlawan I terbukti melakukan tindakan pidana sehingga perlawanan Pelawan dalam perkara a quo ditolak adalah pertimbangan yang salah karena pada saat putusan Terlawan II dalam perkara a quo dibacakan Direktur Terlawan I telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dalam pengadaan armada bus Busway sebagai dasar kontrak pengadaan medium bus (busway) antara Terawan I dan Pelawan, yang dalam perkara terpisah pihak ­ pihak terkait yaitu Ketua Panitia Pengadaan Bus Busway dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor Pelawan telah terbukti melalui persidangan peradilan Tipikor melakukan tindak pidana korupsi, dan bersamaan dengan putusan-putusan tersebut Terlawan I oleh KPPU RI telah pula dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga secara akal sehat putusan Terlawan II adalah bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasa l 62 ayat (2) undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. Kekuatan hukum Putusan Perkara Nomor 2668/Pdt.Su s-ARBT/20 16 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa yang menyarakan Putusan Arbitrase Nomor 615/IX/ARB­ BAN I/2014 tidak dapat dilaksanakan/ dibatalkan, mengikat dan memaksa bagi para pihak yang bersengketa dan tidak dapat dilakukan upaya hukum dikarenakan Putusan Banding Mahkamah Agung merupakan terakhir. Kala Kunci: Penyelesaian sengketa, Arbitrase , Barang dan Jasa

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Prof.Kuntoro, SH.,MH.,Ph.D., Pembimbing II: Ahmad Baihaki,SHI.MH.
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Melda, Yendra PutraUNSPECIFIED
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 22 Feb 2019 03:57
Last Modified: 22 Feb 2019 03:57
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1185

Actions (login required)

View Item View Item