Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan MA nomor 2658K/Pid.Sus/2015)

Wini, Lestari Zebua (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan MA nomor 2658K/Pid.Sus/2015). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201310115207_Wini Lestari Zebua_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (3MB)
[img] Text (BAB I)
201310115207_Wini Lestari Zebua_BAB I.pdf

Download (781kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201310115207_Wini Lestari Zebua_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
201310115207_Wini Lestari Zebua_BAB V.pdf

Download (228kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201310115207_Wini Lestari Zebua_Daftar Pustaka.pdf

Download (395kB)
[img] Text (Lampiran)
201310115207_Wini Lestari Zebua_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (30MB)

Abstract

Kata kunci : membujuk, anak, pencabulan Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 152/PID/2015/PT.DKI tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 152/PID/2015/PT.DKI. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 152/PID/2015/PT.DKI telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mendasarkan pada pembuktian dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 A yat (1) KUHAP yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa; telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, serta dengan telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik pada orangnya atau pada perbuatannya. Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta belum mendasarkan pada pembuktian dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang berupa keterangan saksi, surat keterangan terdakwa dan keterangan ahli. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Neil Bantleman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Hakim memutuskan terdakwa Neil Bantleman bebas dari dari segala tuntutan jerat hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I : Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK.,MM.,MH., Pembimbing II : Ndaru Satrio, SH., MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 22 Feb 2019 03:59
Last Modified: 22 Feb 2019 03:59
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1191

Actions (login required)

View Item View Item