Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeri Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putusan Nomor 69/G/201/PTUN.JKT)

Erikson, Sitorus (2018) Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pegawai Negeri Sipil Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putusan Nomor 69/G/201/PTUN.JKT). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201410115073_Erikson Sitorus_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (644kB)
[img] Text (BAB I)
201410115073_Erikson Sitorus_BAB I.pdf

Download (749kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201410115073_Erikson Sitorus_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (927kB)
[img] Text (BAB V)
201410115073_Erikson Sitorus_BAB V.pdf

Download (165kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201410115073_Erikson Sitorus_Daftar Pustaka.pdf

Download (292kB)
[img] Text (Lampiran)
201410115073_Erikson Sitorus_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (353kB)

Abstract

Putusan Pengadilan harus memuat argumentasi atau alasan hakim dalam pertimbangan hukum termasuk hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada atau sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik. Untuk mencapai putusan yang memenuhi rasa rasa keadilan bagi para pihak dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kesenjangan Hukum (disparitas) antara Putusan Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT Dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu meneliti dari bahan pustaka yang ada dan melihat gejala yang muncul dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan kesenjangan hukum (disparitas) dari kedua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersbut. Dimana salah satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci, Disparitas, Putusan Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si., Pembimbing II: Rahmat Saputra, SH.,MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 04 Mar 2019 04:50
Last Modified: 04 Mar 2019 04:50
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1235

Actions (login required)

View Item View Item