Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Eksepsi Prematur Pada Perkara Sengketa Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 59K/PDT.SUS-PHI/2016)

Jupiter, Fernando (2018) Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Eksepsi Prematur Pada Perkara Sengketa Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 59K/PDT.SUS-PHI/2016). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201410115110_Jupiter Fernando_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (17MB)
[img] Text (BAB I)
201410115110_Jupiter Fernando_BAB I.pdf

Download (581kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201410115110_Jupiter Fernando_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (824kB)
[img] Text (BAB V)
201410115110_Jupiter Fernando_BAB V.pdf

Download (159kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201410115110_Jupiter Fernando_Daftar Pustaka.pdf

Download (216kB)
[img] Text (Lampiran)
201410115110_Jupiter Fernando_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Majelis hakim yang menolak Eksepsi yang menyatakan Gugatan prematur. Bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang tidak memperhatikan proses bipartit terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tahap berikutnya yang diputus oleh hakim dalam Putusan Nomor 59K/PDT.SUS-PHI/2016. Pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya bisa dipenuhi jika dua pihak yang berselisih sama-sama memenuhi kewajiban untuk mengupayakan perundingan bipartit. Namun, kegagalan perundingan bipartit hubungan industrial karena salah satu pihak menolak berunding dan tidak dapat berlanjut dalam tahap triparti Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun kewajiban membentuk Lembaga Kerjasa Biparti (LKB) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewajiban proses biparti yang menjadi pertimbangan hakim yang menjadi sebuah syarat formil dalam melaksanakan proses pengadilan hubungan industrial yang konkrit sesuai dengan perundangan-undangan yang ada dan wajib dipatuhi. Kata kunci : bipartit, LKB, gugatan prematur, pertimbangan hakim

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Dr.Yurnal, SH.,M.Hum., Pembimbing II: Melanie Pita Lestari,SS.,MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 04 Mar 2019 04:52
Last Modified: 04 Mar 2019 04:52
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1249

Actions (login required)

View Item View Item