Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Bertentangan Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 195K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Moh, Yusuf (2018) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Bertentangan Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 195K/Pdt.Sus-PHI/2016). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201410115129_Moh. Yusuf_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
201410115129_Moh. Yusuf_BAB I.pdf

Download (600kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201410115129_Moh. Yusuf_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (667kB)
[img] Text (BAB V)
201410115129_Moh. Yusuf_BAB V.pdf

Download (115kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201410115129_Moh. Yusuf_Daftar Pustaka.pdf

Download (251kB)
[img] Text (Lampiran)
201410115129_Moh. Yusuf_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Perjanjian kerja merupakan awal dari hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk menekan biaya pekerja demi meningkatkan keuntungan perusahaan. Kasus ini terjadi di Perusahaan PT. Proflex Indonesia, penerapan PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dilakukan oleh perusahaan tersebut, kemudian pekerja melalui serikat pekerja melaporkan kepada pengawas Disnakertrans Kabupaten Bogor sampai dikeluarkannya nota pengawas yang menyatakan PKWT berubah menjadi PKWTT, tetapi perusahaan tidak menjalankan nota pengawas tersebut melainkan memutus hubungan kerja dengan alasan habis kontrak. Sikap yang dilakukan perusahaan tersebut yang menjadi awal perselisihan antara pekerja dan pengusaha PT. Proflex Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui Penerapan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan pertimbangan hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 195K/Pdt.Sus-PHI/2016 Yang Berakibat Pemutusan Hubungan Kerja. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hukum perjanjian kerja waktu tertentu tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 sudah jelas tetapi tidak dipakai sebagai rujukan hukum, dan Pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 195K/Pdt.Sus-PHI/2016), yang memutuskan putusnya hubungan kerja belum memberikan rasa keadilan terhadap pekerja karena tidak merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim Mahkamah Agung adalah Disharmonisasi antara pengusaha dan pekerja, dengan alasan tersebut maka pertimbangan hakim dapat dibenarkan. Kata kunci (sentence case) : Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PHK

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Herybertus Sukartono, SH.,MH., Pembimbing II: Rahmat Saputra, SH.,MH.
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 04 Mar 2019 04:53
Last Modified: 04 Mar 2019 04:53
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1262

Actions (login required)

View Item View Item