Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan Penggelapan Tanpa Melalui Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/Pid/ 2016)

Wahyu, Haryadi (2018) Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan Penggelapan Tanpa Melalui Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/Pid/ 2016). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201410115216_Wahyu Haryadi_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (735kB)
[img] Text (BAB I)
201410115216_Wahyu Haryadi_BAB I.pdf

Download (725kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201410115216_Wahyu Haryadi_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
201410115216_Wahyu Haryadi_BAB V.pdf

Download (168kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201410115216_Wahyu Haryadi_Daftar Pustaka.pdf

Download (349kB)
[img] Text (Lampiran)
201410115216_Wahyu Haryadi_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (551kB)

Abstract

Sengketa Prayudisial pada dasarnya merupakan sengketa kewenangan mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu proses hukum perkara perdatanya. Hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang penyelesaian sengketa prayudisial, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/ Pid/ 2016 dengan terdakwa Melia Handoko alias Liem Mei Yien, yang dipidana tanpa proses sengketa prayudisial padahal perkara pidana ini mengandung sengketa prayudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih bahan kajian tentang sengketa prayudisial untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah bagi perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan terkait isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam proses penyelesaian sengketa prayudisial pada tahap pra penuntutan, karena peraturan-peraturan yang ada hanya memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk melakukan penundaan penuntutan pemeriksaan perkara pidana. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pembaharuan hukum positif yang mengatur penyelesaian sengketa prayudisial. Kata Kunci : Sengketa Prayudisial, Pemidanaan, Penggunaan Surat Palsu, Penggelapan, Penyelesaian Sengketa.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Rachmat Kurniawan Siregar,SH.,MH., Pembimbing II: Anggreany Haryani Putri,SH.,MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 12 Mar 2019 06:35
Last Modified: 12 Mar 2019 06:35
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1395

Actions (login required)

View Item View Item