Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi (BPKAD)

Dian, Widya Septiani (2018) Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi (BPKAD). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201410315075_Dian Widya Septiani_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (986kB)
[img] Text (BAB I)
201410315075_Dian Widya Septiani_BAB I.pdf

Download (392kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201410315075_Dian Widya Septiani_BAB II, III, IV.pdf

Download (954kB)
[img] Text (BAB V)
201410315075_Dian Widya Septiani_BAB V.pdf

Download (142kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201410315075_Dian Widya Septiani_Daftar Pustaka.pdf

Download (283kB)
[img] Text (Lampiran)
201410315075_Dian Widya Septiani_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui apakah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Bekasi melakukan pemotongan PPh Pasal 23 untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi dan Prosedur pemotongan PPh pasal 23 dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Standar Akuntansi Pemerintah.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Pemotongan PPh pasal 23 di lakukan oleh 2 cara yaitu LS dan GU. Pemotongan LS langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Daerah (KPPD) sedangkan GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran unit Disperkimtan.Tarif pemotongan PPh pasal 23 yaitu 2 % bagi yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP. Penyetoran pajak di lakukan selambat – lambatnya 10 hari setelah masa pajak, dan pelaporan pajak dilakukan selambat – lambatnya 20 hari setelah masa pajak Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada unit dinas dari BPKAD yaitu Disperkimtan melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 sudah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008,tetapi pelaporan tidak di lakukan sesuai dengan Prosedur UU Nomor 36 Tahun 2008 karena terjadi keterlambatan pelaporan.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar memperbaiki kesalahan di waktu yang akan dating agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan pajak maupun kesalahan lainnnya baik dalam segi perhitungan, pencatatan, penyetoran maupun pelaporan pajak. Kata kunci: perlakuan akuntansi, Prosedur pemotongan PPh pasal 23

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Pratiwi Nila Sari, S.E.,Ak.,M.Ak., Pembimbing II: Ridwan Anwar,S.E.,M.M
Subjects: Ilmu Sosial > Ekonomi > Akuntansi
Ilmu Sosial > Ekonomi
Ilmu Sosial > Ekonomi > Perpajakan
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 28 Mar 2019 02:14
Last Modified: 28 Mar 2019 02:14
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1532

Actions (login required)

View Item View Item