Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Sunarjo, Sunarjo (2020) Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201510115110_Sunarjo_Cover -Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201510115110_Sunarjo_BAB I.pdf Download (627kB)
	Text 201510115110_Sunarjo_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201510115110_Sunarjo_BAB V.pdf Download (350kB)
	Text 201510115110_Sunarjo_Daftar Pustaka.pdf Download (407kB)
	Text 201510115110_Sunarjo_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB)

Abstract

Masalah money politics atau politik uang dewasa ini telah terjadi secara berangsur-angsur dan telah menjadi rahasia umum, dimana yang dimaksud dengan money politics atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang. Dalam praktiknya sendiri, praktik politik uang tidak hanya mencakup pemilihan ditingkat presiden, legislatif, maupun kepala daerah, namun juga mencakup pemilihan umum di tingkat kepala desa. Dalam praktiknya dilapangan sendiri, politik uang dalam pemilihan kepala desa seringkali dimasukkan dalam gugatan perdata atau PTUN, sedangkan diketahui politik uang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 149 KUHP dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis adalah tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menganalisis Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg sudah dengan unsur-unsur tindakpidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi pendekatan normatif. Penelitian hukum Normatif mempunyai objek kajian mengenai ketentuanketentuan hukum positif dengan sistem norma yang ada. Kesimpulan penelitian ini adalah tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sama sekali belum diatur secara tegas beserta sanksinya, baik sanksi dalam bentuk perdata, pidana, maupun administrasi, selain itu mekanisme pengaduan dan penanggulangan serta pencegahan atas terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa juga sama sekali belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun dalam secara teoritis, praktik politik uang dapat dilaporkan pada Kepolisian berdasarkan dalam Pasal 149 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Oct 2022 01:08
Last Modified:	24 Oct 2022 01:08
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16048

Actions (login required)

View Item

Downloads