Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Safrullah, Ikram Farhan (2020) Tindak Pidana Administrasi Terkait Izin Menyelenggarakan Penyiaran (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pid.Sus/2017. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text
201510115120_Ikram Farhan Safrullah_Cover -0daftar Isi.pdf

Download (9MB)
[img] Text
201510115120_Ikram Farhan Safrullah_BAB I.pdf

Download (330kB)
[img] Text
201510115120_Ikram Farhan Safrullah_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (669kB)
[img] Text
201510115120_Ikram Farhan Safrullah_BAB V.pdf

Download (247kB)
[img] Text
201510115120_Ikram Farhan Safrullah_Daftar Pustaka.pdf

Download (259kB)
[img] Text
201510115120_Ikram Farhan Safrullah_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (809kB)

Abstract

Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Saluran yang digunakan melalui satelit, kabel dan terestrial. Izin merupakan bagian yang sangat penting di dalam penyiaran sebab lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin penyiaran dianggap telah melakukan perbuatan pidana izin penyiaran. Terkait tidak dilaksanakannya perizinan penyiaran akan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 58 Undang-Undang penyiaran. Namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pid.Sus/2017 kasus tersebut hanya dikenakan denda administrasi saja tidak di kenakan pidananya untuk pelaku usaha tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 K/PID.Sus/2017 jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, tidak sesuai terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa jasa penyiaran tv kabel yang tidak memperoleh izin terlebih dahulu bukan merupakan perbuatan pidana. Hal ini, bertentangan dengan Pasal 58 huruf b dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebab jasa penyiaran tv kabel merupakan jasa penyiaran berlangganan yang dilaksanakan oleh lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Repositori
Date Deposited: 24 Oct 2022 01:05
Last Modified: 24 Oct 2022 01:05
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16063

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year