Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Azka, Astri Maulidya (2020) Hak Sebagai Saksi Pelaku Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115038_Astri Mulidya Azka_Cover - Daftar Isi.pdf Download (6MB)
	Text 201610115038_Astri Mulidya Azka_BAB I.pdf Download (541kB)
	Text 201610115038_Astri Mulidya Azka_BAB II, III, IV.pdf Download (907kB)
	Text 201610115038_Astri Mulidya Azka_BAB V.pdf Download (186kB)
	Text 201610115038_Astri Mulidya Azka_Daftar Pustaka.pdf Download (269kB)
	Text 201610115038_Astri Mulidya Azka_Lampiran.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai saksi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, apakah tindakan KPK yang menetapkan status sebagai saksi pelaku tanpa adanya rekomendasi secara tertulis dari LPSK termasuk tindakan yang sewenang-wenang?. Kedua, apakah penetapan status sebagai saksi pelaku yang diterbikan oleh KPK tanpa adanya rekomendasi dari LPSK telah melanggar asas legalitas? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam proses penetapan status sebagai saksi pelaku. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status sebagai saksi pelaku tanpa adanya rekomendasi secara tertulis dari LPSK. Hal ini berarti bahwa KPK telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas karena tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yakni dengan menambahkan pasal yang isinya memberikan kewenangan kepada pihak penahan untuk dapat menetapkan status sebagai saksi pelaku dan mengubah Pasal 10A ayat 4 dan 5 dengan mengganti syarat berupa rekomendasi secara tertulis menjadi koordinasi antar penegak hukum dengan LPSK.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Oct 2022 01:03
Last Modified:	24 Oct 2022 01:03
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16086

Actions (login required)

View Item

Downloads