Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Ratno, Ratno (2020) Gugatan Pembatalan Akta jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Di Ajukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Pengadilan. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115060_Ratno_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201610115060_Ratno_BAB I.pdf Download (300kB)
	Text 201610115060_Ratno_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (777kB)
	Text 201610115060_Ratno_BAB V.pdf Download (183kB)
	Text 201610115060_Ratno_Daftar PUstaka.pdf Download (191kB)
	Text 201610115060_Ratno_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah harus memenuhi syarat materiil dan formil yang diatur berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Apabila syarat formil dan syarat materiil tersebut tidak dipenuhi, Akta Jual Beli yang tersebut dapat ditolak Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pada kenyataannya, terjadi dari pihak penjual maupun pembeli tanah melanggar akta yang dibuat maupun tidak memberikan hak kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah, dapat mengajukan pembatalan atas Akta Jual Beli atas tanah yang telah dibuatnya. Kondisi ini terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Bdg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG. sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum pejabat pembuat akta tanah dalam membuat Akta Jual Beli dan pertimbangan majelis hakim dalam pembatalan Akta Jual Beli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi pendekatan normatif. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan norma sebagai objek kajiannya. Hasil penelitian menunjukkan tanggung j`awab hukum pejabat pembuat akta tanah dalam membuat Akta Jual Beli, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi berupa sanksi pidana, perdata, dan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat, dan pertimbangan Majelis hakim pada putusan Nomor 381 /Pdt.G /2014/PN.Bdg berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 250/2012 dan Akta Jual Beli Nomor 251/2012, mengandung cacat hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Oct 2022 01:02
Last Modified:	24 Oct 2022 01:02
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16099

Actions (login required)

View Item

Downloads