Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Johanes, Johanes (2020) Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/ PN.Plg, dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Pst). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115093_Johanes_Cover -Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201610115093_Johanes_BAB I.pdf Download (443kB)
	Text 201610115093_Johanes_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (999kB)
	Text 201610115093_Johanes_BAB V.pdf Download (303kB)
	Text 201610115093_Johanes_Daftar Pustaka.pdf Download (386kB)
	Text 201610115093_Johanes_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan.Permasalahan yang disebutkan diatas maka perlu dibahas mengenai kasus aborsi yang dilakukan dokter dari sudut pandang hukum pidana. Oleh karena itu, perkara putusan nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg, Putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Pada metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interprestasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis teliti. Hasil Penelitian dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76,77,78. Terdapat perbedaan antara Kibat Undang-undnag Hukum Pidana dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kibat Undang-undnag Hukum Pidana dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Oct 2022 01:00
Last Modified:	24 Oct 2022 01:00
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16115

Actions (login required)

View Item

Downloads