Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Natalia, Devi (2020) Tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 260 PK/Pid.SUS/2011, dan Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid.Sus/2015). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115097_Devi Natalia_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201610115097_Devi Natalia_BAB I.pdf Download (703kB)
	Text 201610115097_Devi Natalia_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB)
	Text 201610115097_Devi Natalia_BAB V.pdf Download (233kB)
	Text 201610115097_Devi Natalia_Daftar Pustaka.pdf Download (210kB)
	Text 201610115097_Devi Natalia_lamprian.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dalam penelitian ini adalah 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, berapa tahun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi putusan Mahkamah Agung No. 260 PK/Pid.Sus/2011. Kedua, apakah hak-hak politik terdakwa dapat dicabut sebagai hukuman tambahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian menghasilkan 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 64.075.000,- (Enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Kedua, hak politik terdakwa dapat dicabut sebagai hukuman tambahan. Hasil penelitian ini menghasilkan 2 (dua) saran yakni sebagai berikut; Pertama, dalam konteks tindak pidana korupsi, fokus perhatian hukum seharusnya diutamakan pada bagaimana agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat dikembalikan lebih diutamakan oleh hukum ketimbang mengedepankan perampasan kemerdekaan pelaku. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan menurut pendekatan restoratif justice yaitu pertama pemulihan kerugian negara dalam bentuk pemidanaan dalam bentuk kerja paksa bagi pelaku korupsi yang hasilnya dirampas untuk negara dan pengenaan sanksi sosial. Kedua, perlu dilakukan revisi undang-undang, bahwa pejabat publik yang telah melakukan korupsi, untuk tidak diberi celah sedikitpun kembali menduduki jabatan publik. Hal ini sangat penting agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. politik bagi mantan koruptor yang ingin mencalonkan kembali jabatannya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Oct 2022 01:00
Last Modified:	24 Oct 2022 01:00
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16116

Actions (login required)

View Item

Downloads