Oktaviani, Shinta (2020) Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Terhadap Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201610115142_Shinta Oktaviani_Cover - Daftar Isi.pdf Download (10MB) |
|
Text
201610115142_Shinta Oktaviani_BAB I.pdf Download (399kB) |
|
Text
201610115142_Shinta Oktaviani_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB) |
|
Text
201610115142_Shinta Oktaviani_BAB V.pdf Download (180kB) |
|
Text
201610115142_Shinta Oktaviani_Daftar Pustaka.pdf Download (177kB) |
|
Text
201610115142_Shinta Oktaviani_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tetapi ada kalanya dalam perkawinan ada kendala terkait keinginan ingin mempunyai anak. Berbagai macam cara sudah di tempuh adalah dalam melakukan pengangkatan anak. Tetapi dalam perkemmbangan pasangan suami istri menghendaki bahwa mereka ingin memiliki anak dari hasil genetik mereka jika istri memiliki kelainan maka pembuahan dilakukan dengan perjanjian sewa rahim (suroggate mother) sampai saat ini di Indonesia tidak memiliki ketentuan khusus mengenai perjanjian sewa rahim, meskipun fakta dalam surrogate mother terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Belom adanya ketentuan khusus mengenai surrogate mother juga menimbulkan persoalan hukum bagi anak yang lahir dari proses surrogate mother. Karena sementara ini hanya mengatur mengenai kedudukan dan waris anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Pendekatan peramasalahan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari hasil pustaka. Dan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa analisis sewa rahim menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/SK/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun dalam hukum perdata perjanjian sewa rahim akan sah jika memenuhi syarat kesepakatan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata,1320 KUHPerdata. Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari sewa rahim ada beberapa pendapat pula pendapat bahwa jika ibu pengganti memiliki hubungan perkawinan maka anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti, dan pendapat yang terakhir adalah status anak yang dilahirkan dari sewa rahim maka anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang sah, karena nasab anak tetap kepada ayah.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 24 Oct 2022 00:58 |
Last Modified: | 24 Oct 2022 00:58 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16136 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year