Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Hasbiantoro, Dary (2020) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi Atas Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.291/Pid.Sus/2014/PN.Smg). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115178_Dary Hasbiantoro_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201610115178_Dary Hasbiantoro_BAB I.pdf Download (501kB)
	Text 201610115178_Dary Hasbiantoro_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201610115178_Dary Hasbiantoro_BAB V.pdf Download (243kB)
	Text 201610115178_Dary Hasbiantoro_Daftar Pustaka.pdf Download (247kB)
	Text 201610115178_Dary Hasbiantoro_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk keberlangsungan hidupnya, manusia memanfaatkan sumber daya alam demi kebutuhannya. Namun dalam pemanfaatannya terkadang manusia tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang aturan hukum pengelolaan limbah B3 tanpa ijin serta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pengelolaan limbah B3 tanpa ijin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data dan penelitian kepustakaan (Library Research) / penelitian hukum yuridis-normatif, meliputi bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku literatur yang ditulis oleh para pakar hukum, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, peraturan perundang-undangan, serta putusan Pengadilan Negeri Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bahan hukum tertier terdiri dari kamus bahasa belanda, kamus bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan, terlihat dari unsur -unsur yang telah memenuhi pasal 102 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Jo. Pasal 116 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yaitu unsur-unsur setiap orang, melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan serta dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana dalam pengelolaan oli bekas terhadap aspek sosial ekonomi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:33
Last Modified:	23 Nov 2022 01:33
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16303

Actions (login required)

View Item

Downloads