Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Maulana, Reza (2020) Voluntary Petition( Pailit Diri Sendiri ) Dalam Sengketa Kepailitan Di Pengadilan Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115259_Reza Maulana_Cover - Daftar Isi.pdf Download (706kB)
	Text 201610115259_Reza Maulana_BAB I.pdf Download (661kB)
	Text 201610115259_Reza Maulana_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB)
	Text 201610115259_Reza Maulana_BAB V.pdf Download (311kB)
	Text 201610115259_Reza Maulana_Daftar Pustaka.pdf Download (529kB)
	Text 201610115259_Reza Maulana_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Latar Belakang Masalah Ketika gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan perekonomian nasional menjadi merugi dan sulit, akibatnya banyak perusahaan yang akhirnya tidak mampu untuk mempertahankan serta mengembangkan kegiatan usahanya maka dari itu dapat dipastikan keadaan dunia usaha saat itu sedang jatuh dan terpuruk. Hal ini pun juga dirasakan Indonesia banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan.seperti perusaahaan PT Aglhaniy Assalam Wisata, PT Nutrans Mandiri dan PT Asia Link Airlines perusahaan tersebut mengajukan permohonan pailit dengan caravoluntary petition atau pailit diri sendiri. Maka dari itu tujuan penelitian untuk menambah pengetahuan serta menuangkan pemikiran penulis mengenai permasalahan asas voluntary pettion dalam kepailitan Indonesia Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan teoritis dan praktis mengenai asas voluntary petition dalam kepailitan Indonesia.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitianiniadalah penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan Pengadilan Negeri. Hasil Penelitian dari perkara kepailitan PT Alghany Assalam Wisata, PT Nutrans Mandiri, dan PT Asia Link Airlines. Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangannya terhadap dua perkara yaitu PT Alghany Assalam Wisata dan PT Nutrans Mandiri majelis hakim melakukan pertimbangnya secara detail tidak hanya dilihat dari asas pembuktian sederhan yang terdapat pada pasal 8 angka 4 undang-undang kepailitan tetapi majelis hakim juga menggunakan asas insolvensi dengan cara diakannya bukti mengenai hasil laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik pada perkara PT Nutrans Mandiri serta pada PT Asia Link Air Lines dapat diputus pailit secara asas pembuktian sederhananya terpenuhi Kesimpulan bahwa tujuan dari voluntary petition yaitu menjadi solusi atas kebangkrutan dan bukan untuk menjadi alat untuk menipu atas utang debitur dapat dirasakan pada perkara kasus tersebut demi mencegah adanya penipuan utang yang dilakukan oleh debitur majelis hakim dalam melakukan pertimbangannya dilakukan secara detail tidak hanya melihat dari asas pembuktian sederhana tetapi juga menggunakan asas insolvensi dengan dilakukan financial audit oleh akuntan publik independent

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:36
Last Modified:	23 Nov 2022 01:36
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16340

Actions (login required)

View Item

Downloads