Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Rizaldi, Geofano (2020) Penerapan Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115291_Geofano Rizaldi_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201610115291_Geofano Rizaldi_BAB I.pdf Download (381kB)
	Text 201610115291_Geofano Rizaldi_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB)
	Text 201610115291_Geofano Rizaldi_BAB V.pdf Download (61kB)
	Text 201610115291_Geofano Rizaldi_Daftar Pustaka.pdf Download (183kB)
	Text 201610115291_Geofano Rizaldi_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Tilang Elektronik atau E-Tilang adalah sebuah pembaruan sistem tilang yang dibuat oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Sistem tilang ini dibuat agar memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya khususnya dibidang pelanggaran lalu lintas saat ini yang harus mengikuti perkembangan jaman dan semakin dinamisnya permasalahan lalu lintas saat ini, oleh karena itu dibutuhkannya suatu sistem tilang baru yang lebih efektif dalam menjalankan penegakan hukumnya khususnya di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya yang sekarang sudah mulai memasuki era serba digital. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan dan kendala yang menjadi hambatannya dalam pelaksanaannya di masyarakat lebih khususnya di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Dengan adanya sistem Tilang Elektronik yang baru ini sebenarnya sangat baik sekali jika diaplikasikan di masyarakat karena kepastian hukum akan terjaminnya penegakan hukum yang dilakukan anggota polri dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya aplikasi ini. Akan tetapi pada kenyataannnya sistem tilang yang baru masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan dan pelaksanannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Dengan pendekatan konseptual. Sumber data ialah berasal dari lapangan dan kepustakaan. Jenis data ialah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Tidak sesuainya penerapan dan pelaksanaannya dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di bagian Standar Pelayanan membuat para aparatur penegak hukum rentan akan terjadinya Maladministrasi. Para aparatur penegak hukum seharusnya dibekali dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya kurangnya sarana dan prasarana yang memadai membuat para aparat penegak hukum menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum secara terpaksa tanpa dibekali sarana dan prasarana yang seharusnya sesuai dengan Undang-undang demi terjaminnya Kepastian Hukum bagi kaum rentan dalam hal ini kaum rentan yaitu masyarakat

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:36
Last Modified:	23 Nov 2022 01:36
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16352

Actions (login required)

View Item

Downloads