Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Prakoso, Edwin Sidik (2020) Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Bitcoin yang merupakan penemuan hasil perkembangan teknologi Uang Uang. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115311_Edwin Sidik Prakoso_Cover - daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201610115311_Edwin Sidik Prakoso_BAB I.pdf Download (472kB)
	Text 201610115311_Edwin Sidik Prakoso_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201610115311_Edwin Sidik Prakoso_BAB V.pdf Download (194kB)
	Text 201610115311_Edwin Sidik Prakoso_Daftar PUstaka.pdf Download (331kB)
	Text 201610115311_Edwin Sidik Prakoso_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB)

Abstract

Bitcoin yang merupakan penemuan hasil perkembangan teknologi Uang elektronik memang memberikan banyak manfaat salah satunya mempermudah kegiatan setiap orang dalam menggunakan uang elektronik tersebut sebagai alat untuk bertransaksi, dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi bertransaksi secara tunai atau bertemu langsung dalam menyelesaikan suatu pembayaran. Namun bitcoin tidak bisa digunakan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang sudah ada. Penelitian ini membahas bagaimana peran pemerintah dalam menangani fenomena penyebaran bitcoin ini dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan Undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyebaran bitcoin di wilayah Indonesia ini digunakan oleh beberapa pihak pelaku usaha sebagai alat untuk bertransaksi, seharusnya pengguna bitcoin harus melihat ketentuan peraturan yang sudah ada, bahwa uang virtual tidak bisa digunakan di wilayah Indonesia. Karena bitcoin tidak meggunakan mata uang rupiah. Pemerintah harus bersikap tegas dalam menangani fenomena ini, agar masyarakat tidak mengulangi pelanggaran tersebut, pemerintah harus bersikap tegas memberikan efek jera untuk pengguna bitcoin, karena bitcoin tidak memenuhi beberapa prinsip yang sudah di jelaskan oleh Bank Indonesia sebagai lemabaga independen negara yang mengatur stabilitas keuangan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:37
Last Modified:	23 Nov 2022 01:37
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16363

Actions (login required)

View Item

Downloads