Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Irwanto, Arief Yudha (2020) Bantuan Hukum Probono Dalam Pendampingan Tersangka Pada Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115314_Arief Yudha Irwanto_Cover - Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text 201610115314_Arief Yudha Irwanto_BAB I.pdf Download (352kB)
	Text 201610115314_Arief Yudha Irwanto_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB)
	Text 201610115314_Arief Yudha Irwanto_BAB V.pdf Download (179kB)
	Text 201610115314_Arief Yudha Irwanto_Daftar Pustaka.pdf Download (185kB)
	Text 201610115314_Arief Yudha Irwanto_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Proses penyidikan merupakan salah satu rangkaian yang harus dilalui oleh setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat aturanaturan main yang sudah ditetapkan yang bertujuan untuk kepastian hukum salah satunya adalah tentang penunjukan guna pendampingan bagi tersangka yang tidak memiliki penasihat hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP. Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penunjukan dan pendampingan hukum terhadap hak tersangka dalam perkara probono berdasarkan Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat penyidikan serta apa faktor-faktor yang mengambat implementasi Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat Penyidikan dalam perkara probono. Urgensi dari penelitian ini adalah perlindungan hukum atas hak yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum dalam rangka mendapatkan pendampingan hukum untuk memastikan prosedur yang dijalankan oleh setiap aparat penegak hukum khususnya penyidik untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-normatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian kali ini adalah para penegak hukum seringkali lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, ditambah dengan kurangnnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya ketika mereka menjadi seorang tertuduh khususnya dalam tahap penyidikan. belum ada konsekuensi yang jelas dan tegas terhadap aparat penegak hukum tersebut terkait melalaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Hal tersebut menjadi problematika tersendiri, dikarenakan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperatif tetapi tidak ada sanksi yang ketat dan tegas

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:37
Last Modified:	23 Nov 2022 01:37
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16364

Actions (login required)

View Item

Downloads