Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Saputra, Muhammad Ichsan (2020) Penerapan Sanksi Terhadap Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi kasus Atas 3 Putusan Pengadilan : Putusan No 567/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, Putusan No 530/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim dan Putusan No 454/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610117001_Muhammad Ichsan Saputra_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201610117001_Muhammad Ichsan Saputra_BAB I.pdf Download (404kB)
	Text 201610117001_Muhammad Ichsan Saputra_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB)
	Text 201610117001_Muhammad Ichsan Saputra_BAB V.pdf Download (173kB)
	Text 201610117001_Muhammad Ichsan Saputra_Daftar Pustaka.pdf Download (343kB)
	Text 201610117001_Muhammad Ichsan Saputra_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap terorisme dari perspektif hukum pidana di Indonesia serta mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan aturan hukum pidana mengenai sanksi tindak pidana terorisme sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki Hasilnya penelitian ini bahwa rata-rata putusan dalam kasus tindak pidana terorisme yang diputus oleh Hakim pada tahun 2019 masih menggunakan UU No. 15 Tahun 2003, Sedangkan pada tahun 2018 pemerintah telah mensahkan UU No. 5 Tahun 2018 yang telah diatur salah satunya aturan dalam pasal 43 A yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme terhadap tersangka salah satunya dengan cara diberikan program deradikalisasi, di dalam UU No. 15 Tahun 2003 belum ada aturan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam proses penyelidikan dimulai sebelum adanya UU No. 5 Tahun 2018 sehingga Hakim masih menggunakan aturan peralihan pada UU No. 15 tahun 2003

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:37
Last Modified:	23 Nov 2022 01:37
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/16366

Actions (login required)

View Item

Downloads