Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Serikat Pekerja Melalui Upaya Hukum (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta No.131/Pid.Sus/2016/PN.PWK)

Karel, Parlindungan (2018) Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Serikat Pekerja Melalui Upaya Hukum (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta No.131/Pid.Sus/2016/PN.PWK). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201620252008_Karel Parlindungan_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (32MB)
[img] Text (BAB I)
201620252008_Karel Parlindungan_BAB I.pdf

Download (606kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201620252008_Karel Parlindungan_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
201620252008_Karel Parlindungan_BAB V.pdf

Download (448kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201620252008_Karel Parlindungan_Daftar Pustaka.pdf

Download (227kB)
[img] Text (Lampiran)
201620252008_Karel Parlindungan_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam bidang-bidang tata hukum Indonesia antara lain bidang hukum perdata, bidang hukum administrasi negara, bidang hukwn pidana. Landasan hukwn hubungan keija ada1ah segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Pengusaha dan pekeija wajib memahami hukum ketenagakerjaan karena didalam ketentuan hukum ketenagakerjaan/ ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur apabila melakukan pelanggaran tertentu yang diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan dapat dijerat tindak pidana dan diterapkan sanksi pidana. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila tidak tennasuk ketentuan tindak pidana yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan maka melalui mekanisme hukum acara ketenagakerjaan, apabila tennasuk ketentuan tindak pidana dalam hukwn ketenagakeijaan maka melalui mekanisme hukum acara pidana dengan terlebih dahulu melaporkan ke instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan bidang Pengawasan (penyidik pegawai negeri sipil) untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan itu. Didalam perumusan tindak pidana selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana (criminal act), masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagairnana dirumuskan dalarn undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga harus rnerugikan rnasyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Upaya penanggulangan kejahatan akan dimulai dari tahap formulasi oleh pembuat undang-undang (kebijakan Jegislasi), kemudian tahap aplikasi oleh badan yang berwenang menerapkan undangan-undang (kebijakan yudikasi) dan akhimya tahap eksekusi oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (kebijakan eksekusi). Menghadapi masalah tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi telah banyak dilakukan upaya penanggulangan kejahatan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan perlindungan demi mencapai kesejahteraan masyarakat/ peketja. llmu kebijakan hukum pidana (penal policy) juga sangat penting untuk: digunakan sebagai acuan untuk rnenilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaruan hukum pidana atau penal refonn. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (penal policy) khususnya kebijakan fonnulasi sesungguhnya berfungsi untuk membuat hukum pidana yang baik di masa yang akan datang (hukum pidana constituendum). KataKunci: Kebijakan, Penanggulangan, Tindak Pidana, Serikat Pekerja, Hukum Pidana

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH, Pembimbing II: Dr. Ir. H. M. Hanafi Darwis, SH., MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Karel, ParlindunganUNSPECIFIED
Depositing User: Raden Ola Triana
Date Deposited: 10 Feb 2020 07:12
Last Modified: 10 Feb 2020 07:12
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1936

Actions (login required)

View Item View Item