Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Eri, Angga Permana (2019) Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Putusan Nomor 614k/Pid.Sus/2014). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201310117031_Eri Angga Permana_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (7MB)
[img] Text (BAB I)
201310117031_Eri Angga Permana_BAB I.pdf

Download (710kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201310117031_Eri Angga Permana_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
201310117031_Eri Angga Permana_BAB V.pdf

Download (247kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201310117031_Eri Angga Permana_Daftar Pustaka.pdf

Download (203kB)
[img] Text (Lampiran)
201310117031_Eri Angga Permana_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimanakah pelaksanaan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi berdasarkan study kasus putusan Makhmah Agung Nomor 614k/pid.sus/2014, adalah untuk mendeskripsikan apakah pelaksanaan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut sudah sesuai dengan perundangan- undangan yang berlaku apabila dihubungkan dengan kondisi force majeure dan bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Mahkamah Agung nomor 614K/Pid.Sus/2014 terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah terjadi di dinas Binamarga dan Tata Kota di Kota Bekasi Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Dari hasil penelitian didapatkan bawasanya tidak semua masalah kesalahan proseduran atau administrasi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah masuk ke ranah hukum Pidana namun bisa diselesaikan secara hukum Perdata. Kata Kunci : Korupsi, Penerapan Hukum, Pengadaan barang dan jasa.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Pembimbing I: Yulianto Syahyu, SH., MH, Pembimbing II: Anggreany Haryani Putri, SH., MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Raden Ola Triana
Date Deposited: 19 May 2020 01:31
Last Modified: 19 May 2020 01:31
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/2008

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year