Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Jelang, Fajar Ramadhan (2019) Penarapan Unsur Pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi kasus pada putusan No.21/pid.B/2017/PN.JktTim). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201410115046_Jelang Fajar Ramadhan_Cover-Daftar Isi.pdf Download (983kB)
	Text (BAB I) 201410115046_Jelang Fajar Ramadhan_BAB I.pdf Download (754kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201410115046_Jelang Fajar Ramadhan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 201410115046_Jelang Fajar Ramadhan_BAB V.pdf Download (291kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201410115046_Jelang Fajar Ramadhan_Daftar Pustaka.pdf Download (281kB)
	Text (Lampiran) 201410115046_Jelang Fajar Ramadhan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Adanya pelanggaran atau kejahatan dalam pemalsuan akta otentik diancam dengan hukuman pidana, maka proses penanganan tindak pidana tersebut secara umum berlaku ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maraknya berbagai jenis kejahatan adalah suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat mulai berkurang. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi aksi pemalsuan, salah satunya yaitu maraknya peredaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau akta otentik palsu. Adapun yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik, berdasarkan putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam kasus ini adalah penerapan unsur yang tidak sesuai dengan pasal yang diberikan dan perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi kendala pelamsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan agar lebih memperhatikan unsur-unsur pasal yang akan diberikan. Kata Kunci : Pemalsuan, Akta Otentik, Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: Rahmat Saputra, SH., MH, Pembimbing II: Ndaru Satrio, SH., MH
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Raden Ola Triana
Date Deposited:	19 May 2020 01:31
Last Modified:	19 May 2020 01:31
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/2012

Actions (login required)

View Item

Downloads