Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Atmodarminto, Katmojo (2019) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Periode 2016-2018 (Studi Komparatif Desa pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201720251012_Katmojo Atmodarminto_Cover-Daftar Isi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) 201720251012_Katmojo Atmodarminto_Bab I.pdf Download (413kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201720251012_Katmojo Atmodarminto_Bab II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 201720251012_Katmojo Atmodarminto_Bab V.pdf Download (148kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201720251012_Katmojo Atmodarminto_Daftar Pustaka.pdf Download (517kB)
	Text (Lampiran) 201720251012_Katmojo Atmodarminto_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)

Abstract

Korupsi seolah sudah merasuki lapisan masyarakat hingga ke tingkat bawah. Dulu hanya pejabat dengan jabatan tinggi yang terlibat korupsi. Tapi dewasa ini korupsi sudah menjamah tingkat kecamatan bahkan tingkat desa. Aparatur desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terbagi menjadi Kepala Desa, serta Perangkat Desa. Dalam praktiknya tidak jarang terdapat Kepala Desa yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, sebagaimana terjadi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016. Tujuan penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Dana Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi pendekatan normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu mucul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum, baik dari segi administratif maupun dari segi pemidanaan terhadap aparatur desa yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap alokasi dana desa, sejatinya belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tambelang. Masalah penegakan hukum ini sendiri, penulis telusuri karena kurang seriusnya penegak hukum, dalam menanggulangi perkara-perkara yang melibatkan pejabat desa, pihak ketiga seperti perusahaan, maupun adanya hubungan nepotisme dengan pejabat daerah, seperti kasus yang terjadi diwilayah Desa Sukamantri yang melibatkan CV. Pilar Mandiri, yang diduga dimiliki oleh seorang anak dari Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepala Desa, dan Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Kepala Desa, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Febi Sugiarti
Date Deposited:	19 May 2020 01:43
Last Modified:	19 May 2020 01:43
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/2204

Actions (login required)

View Item

Downloads