Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Nugraha, Ade Tri (2021) Problematika Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115080_Ade Tri Nugraha_Cover -Daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text 201610115080_Ade Tri Nugraha_BAB I.pdf Download (285kB)
	Text 201610115080_Ade Tri Nugraha_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
	Text 201610115080_Ade Tri Nugraha_BAB V.pdf Download (94kB)
	Text 201610115080_Ade Tri Nugraha_Daftar Pustaka.pdf Download (176kB)
	Text 201610115080_Ade Tri Nugraha_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Keamanan maritim merupakan aktor utama dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah laut. Di Indonesia terdapat berbagai instansi pemangku kepentingan dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut dengan memiliki kewenangan yang berbeda. Sehingga perlu adanya koordinasi yang berbasis satu komando dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitiannya yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan sinkronisasi perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman untuk penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai kewenangan Bakamla. Hasil penelitian diperoleh bahwa berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Bakamla, namun tidak menghapus kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum di laut lain yang telah diatur dalam Undang-undang terdahulu. Atas dasar kesimpulan tersebut, maka amanat pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan perlu adanya kejelasan yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis, bahwa Bakamla diberi kewenangan mengintegrasikan dan sebagai komando dalam penegakan hukum di laut

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Jul 2023 09:08
Last Modified:	24 Jul 2023 09:08
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22634

Actions (login required)

View Item

Downloads