Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Oktofan, Ridho (2021) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditinjau Dari Prespektif Otonomi Daerah. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115131_Ridho Oktofan_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201710115131_Ridho Oktofan_BAB I.pdf Download (287kB)
	Text 201710115131_Ridho Oktofan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text 201710115131_Ridho Oktofan_BAB V.pdf Download (186kB)
	Text 201710115131_Ridho Oktofan_Daftar Pustaka.pdf Download (272kB)
	Text 201710115131_Ridho Oktofan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)

Abstract

Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) ditetapkan sebagai bencana non alam dan sebagai bencana Nasional di Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 , setelah itu Pemerintah membuat kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya dari penanggulangan terhadap bencana yang menimpa Indonesia , melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar jika dilihat dalam prespektif Otonomi Daerah. Selain itu , penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana relasi pemerintah dan pusat dalam mengatasi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya penanggulangan Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis –Normatif yang melalui pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan hukum, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Penelitian ini menitik beratkan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Dengan kata lain pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan kepustakaan karena dalam penelitian ini penulis harus mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang harus melalui izin dari Menteri Kesehatan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuannya,lalu melihat mengenai relasi pusat dan daerah dalam mencegah penularan virus ini melalui Menteri dalam Negri.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:32
Last Modified:	25 Jul 2023 03:32
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22764

Actions (login required)

View Item

Downloads