Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Novarizal, Safarin (2023) Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201910115332_Safarin Novarizal_Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 201910115332_Safarin Novarizal_BAB I.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 201910115332_Safarin Novarizal_BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 201910115332_Safarin Novarizal_BAB V.pdf - Published Version Download (922kB)
	Text 201910115332_Safarin Novarizal_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (936kB)
	Text 201910115332_Safarin Novarizal_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Bawaslu di Kota Bekasi dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan menganalisis bagaimana penanganan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan penegakan keadilan pemilu, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan pelanggaran. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori, diantaranya: teori demokrasi yang menjelaskan bagaimana pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat, teori keadilan pemilu, dan teori kewenangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana studi litelatur menjadi sebagai bahan utama dalam penulisan penelitian ini dan juga didukung oleh materi lapangan. Bahan-bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sebanyak 2 (dua) putusan pelanggaran penyelenggaraan pemilu di Kota Bekasi hasil dari proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Sejatinya sanksi yang dijatuhkan bersifat reparatoir yakni mengembalikan kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran. Namun, karena eksekutor pelaksana putusan tersebut ada pada kewenangan KPU, maka keputusan Bawaslu tidak bisa efektif ditindaklanjuti.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., Rahmat Saputra, S.H., M.H.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Arif Syamsudin
Date Deposited:	22 Jan 2024 01:34
Last Modified:	22 Jan 2024 01:34
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/25962

Actions (login required)

View Item

Downloads