Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Silaen, Darwin Warsito S (2001) Tanggung Jawab Penjamin Dalam Penangguhan Penahanan Tersangka dan Kendala yang Akan Dihadapi Penyidik. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Text 9501024_DARWIN WARSITO S. SILAEN_HUKUM PIDANA.pdf Restricted to Registered users only Download (73MB)

Abstract

Penelitian mengenai tanggung jawab penjamin dalam penangguhan penahanan tersangka oleh penyidik Polri menunjukkan pelaksanaan penangguhan penahanan tersangka oleh penyidik Polri selaku alat pemegak hukum. Penangguhan penahanan adalah salah satu kegiatan dari penyidik Polri yang. sangat bersentuhan dengan hak azasi manusia oleh karenanya penangguhan penahanan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara pidana (KUHAP) yang menjadi dasar atau pedoman bagi penyidik Polri dari mulai tingkat penyidikan. Sebagai penjabaran lebih lanjut, guna memberi pedoman bagi para penyidik/penyidik pembantu Kapolri telah mengeluarkan Petunjuk Teknis tentang Penangguhan Penahanan Tersangka. Walaupun telah ada pedoman secara teknis mengatur masalah ini, ternyata masih saja terjadi berbagai penyimpangan. Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah penangguhan penahanan antara lain terdapat dalam pasal 31 KUHAP. disamping itu juga terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak dari tersangka yaitu pasal 59 dan 60 KUHAP. Sedangkan ketentuan yang mengatur masalah jaminan dalam penangguhan penahanan terdapat pada pasal 35 dan 36 PP Nomor 27 Tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHAP. Pencerminan dari undang-undang tersebut merupakan pencerminan dari hak-hak azasi manusia dalam hukum acara pidana Indonesia yang membuktikan bahwa nilai-nilai dalam hak-hak asasi manusia sebagai tuntutan manusia untuk mempunyai kebebasan untuk menyelaraskan kepentingan masyarakarat dan individu tersebut. Penangguhan penahanan dapat diberikan dengan kewajiban melaksanakan. Syarat yang telah ditentukan dan pembebanan berupa jaminan uang, jaminan orang bahkan tanpa jaminan, namun dalam pelaksanaannya pembebanan jaminan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan. Guna mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan pembaharuan dalam proses pemberian penangguhan penahanan berdasarkan pengalaman atau studi yang mendalam sehingga secara keseluruhan sistem peradilan pidana dapat berjalan tanpa harus mengurangi hak-hak tersangka atau terdakwa.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: I Ketut Sudiarsa, SH.; Pembimbing II: Ika Dewi Sartika Saimima Wardhana, SH
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Administrator Administrator
Date Deposited:	19 Feb 2025 07:22
Last Modified:	19 Feb 2025 07:22
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/33264

Actions (login required)

View Item

Downloads