Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Agustono, Hari (2001) Pelaksanaan (Executie) Pidana Kurungan Pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta (Ditinjau dari Hak Asasi Manusia). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Text 9501040_HARI AGUSTONO_HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (48MB)

Abstract

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan 2 macam hukuman yaitu masing-masing adalah hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Macam hukuman menurut Pasal 10 KUHP adalah hukuman-hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman secara publik keputusan Hakim. Sejak kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini kedua macam hukuman ini tidak dapat dibedakan/dipisahkan secara nyata didalam pelaksanaannya, karena keterbatasan sarana tempat. Dengan tidak dapatnya dibedakan secara nyata kedua hukuman tersebut secara tidak langsung mempunyai dampak psikologis bahkan dari sisi yang lebih luas dapat dikategorikan merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang. Namun sejauh ini hal tersebut tidak/belum terungkap kepermukaan. Untuk itu penulis dalam rangka menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) program studi Hukum Pidana pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya telah memberanikan diri mengungkap topik terserbut diatas. Setelah kami tetapkan pilihan tempat lokasi yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Cipinang Jakarta maka langkah berikut adalah upaya untuk mendapatkan ijin resmi dari instansi yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut yaitu Departemen Kehakiman dan HAM hingga pada instansi teknisnya adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang. Penulis langsung melakukan penelitian/pengamatan di lapangan, mengumpulkan data-data mengenai para penghuni Lembaga (Narapidana) berdasarkan keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian langsung dapat diketahui macam-macam putusan dimaksud. Dengan terjun langsung di dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tadi selain kedua inti persoalan sebagaimana tersirat dalam Pasal 10 KUHP diatas, penulis dapat mengetahui tata cara Lapas dalam membina para narapidana tersebut, dan memang untuk pembinaan itu ada diatur dalam berbagai peraturan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam bentuk Surat Keputusan yang telah dikeluarkan. Sebagai mana telah penulis jelaskan diatas bahwa penulisan ini bermaksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai realita keadaan sebenarnya mengenai penerapan ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan tujuan penulisan Skripsi ini adalah mengetahui sebenamya para petugas di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang. Dengan demikian penulis pun berkesimpulan bahwa penerapan seperti apa yang tersirat dan tersurat dalam Pasal 10 KUHP masih perlu ditingkatkan lagi satu dan lain agar hak-hak yang melekat pada diri narapidana disana dapat lebih dijamin.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: Soedjoyo Syam, SH., MH.; Pembimbing II: Ali Djauhari, SH
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Administrator Administrator
Date Deposited:	19 Feb 2025 08:57
Last Modified:	19 Feb 2025 08:57
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/33272

Actions (login required)

View Item

Downloads