Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Febriyanto, Mochamad (2009) Penegakan Hukum Psikotropika Golongan Dua Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Analisis Putusan PN Nomor: 1094/ Pid.B/I 2008 /Pn.Tng). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Text HUKUM MOCHAMAD FEBRIYANTO 2009.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (23MB)

Abstract

Penegakan hukum psikotropika di Indonesia, ditentukan oleh substansi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang merupakan upaya politik hukum pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap psikotropika di Indonesia melalui system penegakan hukum pidana. Efektivitas hukum itu tergantung pada peranan hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi. Secara spesifik penegakan hukum dengan menitikberatkan pada sanksi pidana adalah salah satu sarana paling aktif yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun sanksi pidana bukan satu-satunya sarana yang paling efektif. Pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana hukum mengatur tentang psikotropika dan penyalahgunaan psikotropika dan yang kedua adalah bagaimana cara yang efektif dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa eksistensi hukum dalam mengatur tentang psikotropika dan penyalahgunaan psikotropika dapat dilakukan dengan menerapkan pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan tiga elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime ). Dengan demikian, upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika secara garis besar dapat dibagi dua, yakni : (1) lewat jalur penal (hukum pi dana ) yang lebih menitikberatkan pada sifat repressive dan (2) lewat jalur non penal lebih mendekatkan pada sifat preventive atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Cara yang efektif dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika adalah dengan cara penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang peredaran psikotropika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyakbanyaknya. Namun, yang lebih subtansial, ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing Materi : Drs. S.A Soepardi., Pembimbing Teknis : K. Guntariko, SH., MH.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Administrator Administrator
Date Deposited:	13 Jul 2026 02:01
Last Modified:	13 Jul 2026 02:01
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/39997

Actions (login required)

View Item

Downloads