Pencarian Berdasarkan
Repository Terbaru
Fakultas
Penulis
Tahun
Subjek
Pencarian Berdasarkan
Repository Terbaru
Fakultas
Penulis
Tahun
Subjek
Ubharajaya Repository

Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Nesia, Tanudjaya (2016) Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img]
Preview
Text (Cover - Daftar Isi)
201320251034_Nesia Tanudjaya_Cover - Daftar Isi.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
201320251034_Nesia Tanudjaya_BAB I.pdf

Download (586kB) | Preview
[img] Text (BAB II, III, IV)
201320251034_Nesia Tanudjaya_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (792kB)
[img]
Preview
Text (BAB V)
201320251034_Nesia Tanudjaya_BAB V.pdf

Download (300kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
201320251034_Nesia Tanudjaya_Daftar Pustaka.pdf

Download (194kB) | Preview
[img] Text (Lampiran)
201320251034_Nesia Tanudjaya_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (172kB)

Abstract

Pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, Negaralah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia ? (2) Bagaimana eksistensi pidana mati dalam konsep rancangan undang- undang KUHP ? Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal research (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), c) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP), d) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, e) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, f) Undang - Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, g) Undang - Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001, h) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, i) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pidana mati merupakan hukum positif yang berlaku secara sah dan secara tegas diatur oleh Pasal 10 KUHP dan didukung undang-undang lain di luar KUHP yang penerapannya sebagai sarana terakhir dalam pemberian hukuman apabila pidana pokok yang lain diperkirakan tidak akan mampu lagi memperbaiki si pelaku dan diberlakukan bagi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang sangat berat dan meresahkan serta melukai rasa keadilan masyarakat. Eksistensi Pidana mati dalam pembaharuan Indonesia masih diperlukan sebagaimana Pasal 63 RKUHP Nasional Tahun 2004 menyatakan : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, jelas bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Masih banyak kelemahan dalam pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan semakin maraknya berbagai tindak pidana yang merupakan kejahatan berat/luar biasa (extra ordinary crime), Pemerintah hendaknya segera membuat undang-undang khusus tentang pidana mati untuk melengkapi ketentuan dalam KUHP yang berlaku sekarang. Undang-undang tersebut, harus menetapkan parameter pemidanaan (anchoring the penalty scale) sehingga dapat disusun berdasar tingkat kejahatan (gravity of crimes), sehingga fungsi pidana mati dapat menunjukan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan yang paling berat/luar biasa (extra ordinary crime).

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Dr. H. Boy Nurdin , SH., MH, Pembimbing II: Dr. M . Ibrahim , SH., MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Pascasarjana (S2) > Magister Hukum
Depositing User: Astrid Brenda Maharani
Date Deposited: 31 Aug 2017 02:46
Last Modified: 31 Aug 2017 02:46
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/488

Actions (login required)

View Item View Item