Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Harun, Rasyid (2015) Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img]
Preview
Text (Cover - Daftar Isi)
201220251006_Harun Rasyid_Cover - Daftar Isi.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
201220251006_Harun Rasyid_BAB I.pdf

Download (212kB) | Preview
[img] Text (BAB II, III, IV)
201220251006_Harun Rasyid_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (448kB)
[img]
Preview
Text (BAB V)
201220251006_Harun Rasyid_BAB V.pdf

Download (159kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
201220251006_Harun Rasyid_Daftar Pustaka.pdf

Download (163kB) | Preview
[img] Text (Lampiran)
201220251006_Harun Rasyid_Daftar Riwayat Hidup.pdf
Restricted to Registered users only

Download (140kB)

Abstract

Tindak pidana Phedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial dalam masyarakat. Phedofilia menjadi suatu ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam keberlangsungan dan ketertiban sosial didalam masyarakat perkotaan pada umumnya. Dengan demikian phedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek baik material maupun immateial. Oleh karena itu tindak pidana phedofilia haru dapat ditanggulangi dengan cara rasional. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan kebijakan kultur setempat dan penegakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimanakah penanggulangan tindak pidana phedofilia selama ini di Indonesia serta bagaimanakah pencegahan yang effektif terhadap tindak pidana phedofilia. Hal semacam inilah yang harus dilakukan pendekatan individu terhadap pelaku phedofilia, sehingga dapat di hindarkan. Metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji atau menganalisa data berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistim perundang- undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian terhadap data-data sekunder. Tindak pidana phedofilia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disamping itu juga diatur secara khusus diluar KUHP, yaitu undang- undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang- undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikasi hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana phedofilia. Hal ini dikarenakan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim dalam persidangan. Kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana phedofilia dimasa yang akan datang agar dapat lebih baik atau dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan hukum pidana dalam menjalankan undang-undang agar lebih optimal serta mampu untuk menjangkau perkembangan jenis kejahatan yang lebih khususnya berkenaan dengan delik kesusilaan, sehingga apa yang telah diamanahkan oleh pembuat undang-undang bisa berjalan sebagai mana mestinya. Kata Kunci: Phedofilia merupakan tindak pidana yang merusak masa depan korban.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH, Pembimbing II: Dr. Adityuwurmun, SH., MH
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Pascasarjana (S2) > Magister Hukum
Depositing User: Astrid Brenda Maharani
Date Deposited: 31 Aug 2017 02:49
Last Modified: 31 Aug 2017 02:49
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/517

Actions (login required)

View Item View Item