PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI

Hotma P. Sibuea, HPS and Dwi Seno Wijanarko, DSW and Gatot Efrianto, GE (2020) PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI. Jurnal Hukum Sasana, 6 (1). pp. 72-84. ISSN 27223779 (Unpublished)

[img] Text
Vol.6 No.1 (2020) Jurnal Hukum Sasana (Hotma PS, Dwi SW, Gatot E.pdf

Download (251kB)
[img] Text
Peer Reviewer Gatot.pdf

Download (260kB)
[img] Text
ST Penelitian Gatot Dwi Seno Februari 2020.pdf

Download (1MB)

Abstract

Sebagai perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, wewenang menetapkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana korupsi adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dalam praktik, instansi yang diminta penyidik untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.Dalam hubungan dengan tindakan tersebut, masalah hukum yang hendak diteliti ada 2 (dua) yakni sebagai berikut. Pertama, apakah tindakan BPKP menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang? Kedua, apakah tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sendi-sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis-normatif.Sebagai hasil penelitian, ada 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, tindakan BPKP yang dimaksud di atas adalah tindakan sewenang-wenang. Kedua, tindakan sewenang-wenang BPKP tersebut termasuk pelanggaran sendi hukum pemisahan kekuasaan. Ada 2 (dua) saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diamandemen. Kedua, dalam kedua undang-undang tersebut perlu ditambahkan ayat atau pasal yang mengatur sebagai berikut “Penetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan badan atau organ selain Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sah atau batal demi hukum.”

Item Type: Article
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
KODE PRODI: 74101
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Hotma P. Sibuea, HPS0323035802
Dwi Seno Wijanarko, DSW0331017006
Gatot Efrianto, GE0428027702
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
AuthorHotma P. Sibuea, HPS0323035802
AuthorDwi Seno Wijanarko, DSW0331017006
AuthorGatot Efrianto, GE0428027702
Depositing User: Gatot Efrianto
Date Deposited: 12 Jan 2021 02:05
Last Modified: 12 Jan 2021 02:05
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/6480

Actions (login required)

View Item View Item