Author: TOSHIBA

PEMBERANTASAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF 
POLITIK HUKUM INDONESIA
Yurnal dan Muh. Ichsan Saputra

Fakultas Hukum Universitas Bahayangkara, Jakarta Raya.

Pendahuluan
Abstrack
Salah sau diantara empat tujuan Indonesia merdeka adalah “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. maka politik hukum kenegaraan Indonesia membuat norma hukum berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selain diperkuat dengan Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 
Permasalahan yang terbaca dalam pelaksanaan norma hukum Undang-undang terorisme tersebut menyesisakan banyak permasalahan, sebagaimana fakta yang ada di tengah masyarakat Indonesia antara lain, permsalahan terorisme,  belum berhasil diberantas tetapi semakin banyak bermunculan. Maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan emperik nomologik kualitatif  untuk melihat sejauhmana implementasi norma hukum tersebut dijalankan dalam proses peradilan pemberantasan terorisme.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap terorisme dari perspektif hukum pidana di Indonesia, berdasarakan aliran positif determinisme, seharusnya diberikan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi, rehabilitasi, serta program deradikalisasi terhadap pelaku kejahatan terorisme. Perlakuan deradikalisasi ini bertujuan untuk memberikan pendekatan emosional dan untuk merubah pemahaman ideologi tentang arti “jihad” berlandaskan terorime. Penerapan sanksi di peradilan Indonesia dalam penelitian ini menegaskan bahwa berualang putusan yang tidak setidak sejalan dengan beberapa teori hukum antara lain Teori pemidanaan gabungan dan modernisasi hukum global.

Kata Kunci: Pemberantasan Terorisme, Norma hukum, implementasi sanksi.

Pendahuluan
Latar belakang
Alenia keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan  bahwa  salah satu diantara empat “tujuan” Indonesia merdeka adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.  Tujuan ini mengandung makna bahwa negara yang direpresentasikan sebagai Pemerintah yang berdaulat, diberikan tanggungjawab terhadap  “keamanan” Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri seperti pemberontakan, makar, terorisme, dan komunisme. Oleh karena itu, maka dasar keamanan negara secara konseptual dijadikan sarana preventif maupun represif terhadap segala bentuk upaya yang dapat mengganggu dan mengancam keamanan nasional (National security).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)  Tahun 1945, alenia keempat Pembukaan

Undang-undang Dasar Negara (Konstitusi) Republik Indonesia sebagaimana termaksud di atas, kemudian oleh pemangku lembaga politik yang berwenang membuat Undang-undang Republik Indonesia, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) menterjemahkan dan membuat Undang-undang terkait, yang saat ini masih berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selain diperkuat dengan Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

Ibid, pasal 20

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan Undang-undang sesuai kebutuhan politik hukum (Legal policy) seperti halnya Presiden Indonesia diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang, termasuk Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang, yang disetarakan kekuatannya sebagaimana sebuah Undang-undang, tetapi ditentukan kriterianya; boleh dibuat oleh Presiden Indonesia apabila ada kegentingan yang memaksa, sesuai kebutuhan politik hukum (legal policy) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi). Pembentukan Undang-Undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena itu UUD NRI Tahun 1945 akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan. Maka, Undang-Undang mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

Ibid, pasal 21

Ibid, pasal 22

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 19.

1.	Fungsi untuk mengekspresikan nilai, dan
2.	Fungsi instrumental.
	Negara hukum Indonesia,  sistemnya dibangun bukan merupakan “tujuan”, tetapi sebagai sarana atau alat untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Maka kebijakan politik hukum (legal Policy) diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas ”apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia merdeka”. Cita-cita ini yang harus diwujudkan melalui sarana Undang-Undang (hukum). Dengan mengetahui masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka dapat ditentukan ”sistem hukum” yang bagaimana yang dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang mampu menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. 

UUD NRI Tahun 1945, Op. Cit. Pasal 1 ayat (3)

Otong Rosadi Dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum, Jakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 49.

Menteri koordinator Politik, hukum dan keamanan Indonesia saat ini (Tahun 2020) mengatakan; “Legal Policy” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pada era orde baru (Presiden kedua Indonesia; Soeharto), terbaca pada rencana-rencana konkret yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), yaitu berupa Garis Besar Haluan Negara beserta Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Moh. Mahfud, MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009 hlm. 4

Dimasa orde baru, konsep ini dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam dan menyingkirkan pihak-pihak yang melakukan demostrasi, menulis puisi, lagu, artikel atau buku dan lain-lain. yang bersifat mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Jelasnya konsepsi keamanan negara diimplementasikan sebagai pendekatan keamanan (security approach) yang diberlakukan penguasa negara terhadap masyarakat secara umum. Pemikiran demikian memberikan kesan akademik bahwa ada kecurigaan negara yang besar terhadap warganya sendiri, baik itu terjadi karena aspirasi lokal maupun infiltrasi dari negara luar yang berkepentingan secara politis dan ekonomi.

Ignatius Haryanto, Telaah Tentang Penerapan Defik Keamanan Negara, Jakarta : Elsam, 1999, him. 2

Negara Indonesia juga pernah menerapkan ketentuan hukum yang yang terkait dengan konsepsi “keamanan negara” sebagaimana yang dapat dibaca dari sumber hukumnya Penetapan Presiden (PNPS) nomor 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana subversif. Ketentuan hukum demikian oleh elit penguasa disalahartikan untuk politik kepentingan, guna melindungi kepentingannya politik kekuasaan (rezim). Latar belakang penyebabnya adanya kekaburan tentang perumusan kejahatan terhadap “keamanan negara” yang dikategorikan sebagai “kejahatan politik”, padahal sebagai negara hukum menurut pasal 1 ayat (3) UUD NRI, ketentuan termksud bertentangan dengan parameter Hak asasi Manusia yang sudah diatur cukup lengkap di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

UUD NRI  Tahun 1945, Op.cit. pasal 28, Pasal 28 A sampai pasal 28J

Dalam ketentuan PNPS nomor 11 Tahun 1963 tersebut, kekuasaan politik dapat memberikan multi interpretasi sesuai dengan kepentingan kekuasaan sendiri untuk menangkap, mengadili dan memvonis penjara seumur hidup bahkan dihukum mati setiap orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan penguasa untuk melindungi kekuasaan atau kesalahannya. Sekalipun terlambat, PNPS nomor 11 Tahun 1963 tersebut dicabut dengan Undang-Undang RI nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan UU Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang disahkan oleh Presiden Ketiga Indonesia BJ. Habibie.
Secara akademik, terjadi perbedaan para ahli tentang perumusan kejahatan atau delik politik, mengingat “delik politik” merupakan istilah sosiologis, bukan istilah yuridis. Di kalangan ahli hukum lebih terkenal dengan “delik Keamanan Negara”, untuk menghindari penggunaan konsep keamanan negara yang represif oleh penguasa (rezim). Dalam upaya penanggulangan kejahatan, Marc Ancel mengatakan ada dua sarana yang digunakan untuk memberantas kejahatan, yaitu melalui penal dan non penal. Sarana penal menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (the rational organization of the control of crime by society). 

Loebby Loqman, Delik Politik DI Indonesia, Jakarta : IND-HILL.CO, 1993, him. 60

Marc Ancel, sebagaimana dikutip dalam tulisan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, him. 2

Terorisme di Indonesia sebagai fenomeno yang ‘mengancam”, sebagian besar dilakukan oleh pelaku domestik warga negara Indonesia, sekalipun setelah ditelusuri sejarah dan latar belakangnya, pelaku terorisme tersebut, pernah mendapatkan pelatihan atau terpengaruh setelah bertahun tahun tingal di negara lain yang dikenal sebagai penyumbang terorisme, tetapi hanya sedikit pelaku terorisme yang berasal dari warga negara luar (Malaysia), seperti Dr. Azhari dan Nurdin M. Top. Namun demikian, aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring transnasional. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme (Transnational orginaized Crime).

Muhammad A.S. Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016, hlm. 33-34

Peneliti mencoba melakukan  bagaimana pengadilan negeri di Indonesia menterjemahkan  makna substantif dalam putusan pengadilan seperti yang peneliti baca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 567/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Brt yang pelakunya berinial nama IO alias I Bin O. dimana Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada di dalam tahanan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 567/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

	Tindak Pidana Terorisme dikegorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002.

Romli Atmasasmita dan Tim, Analisis dan Evaluasi Peraturan PerundangUndangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 73

	Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 567/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt mengenai penerapan dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelanggaran yang dimaksud Pasal 15 Perpu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), akan tetapi, selanjutnya ternyata majelis Hakim berpendapat lain dan memutuskan pelaku terorisme tersebut dijatuhi hukuman 2 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana kurungan, sehingga terkesan belum mencerminkan keadilan terhadap penerapan sanski tindak pidana terorisme. Putusan majelis hakim tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan pendanaan Tindak Pidana Terorsime yang menentukan bahwa, ancaman pelaku tindak pidana Terorisme termaksud seharusnya diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara (maksimum umum).
	Penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. Dengan lebih memahami hakikat hukum dan kekuasaan secara mendasar, tentunya pada giliranya pembuatan dan pelaksanaan hukum di satu pihak dan perolehan serta penggunaan kekuasaan di lain pihak akan senantiasa lebih arif dan bijaksana.

Lili Rasyidi dan B. Aref Sidharta, Filsafat Hukum, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994, hlm..157

Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukan sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan , karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

Sudarto sebagaimana dutip Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 56.

Teori Kedaulatan Negara dari C.F. Strong (Applied Theory) menegaskan bahwa, superioritas dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum. Kedaulatan dari segi internal dan eksternal merupakan bentuk kedaulatan negara, atau pemerintah secara ke-dalam atau ke-luar. Kedaulatan internal merupakan kekuasaan pemerintah atau negara atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam teritorinya, seperti halnya kontrak sosial Thomas Hobbess, Jeans Jacoub Resseau, dan John Locke, antara rakyat dengan pemerintahnya. Secara gradual, doktrin kontrak sosial menganggap bahwa antara rakyat dan pemerintah (penguasa) baik secara terang-terangan atau secara diam-diam,  berupa pengakuan mengenai siapa yang diberi hak untuk memerintah siapa dan siapa yang mempunyai kewajiban diperintah oleh siapa. 

C. F. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern.(alih bahasa oleh ?) Bandung : Nusa Media, 2011, hlm. 8

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara. Jakarta : Bumi Aksara. 2011, hlm. 72-74.

Terorisme telah ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa Indonesia, dengan cara menunjukkan potensi berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (extra ordinary crime). Maka Jimly Asshiddiqie mengatakan; penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mardenis, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 120

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hlm. 55

Norma hukum acara pidana Indonesia menentukan bahwa sekalipun “terorisme” dikualifikasi sebagai extra  ordinary Crime, namun demikian di dalam pelaksanaannya, tetap menjamin hak-hak tersangka /terdakwa terorisme dalam proses pertanggungjawaban hukum di semua tingkat (Penyidikan di Kepolisian, Jaksa di tingkat dakwaan/penuntutan sampai di tingkat persidangan Pengadilan). Walaupun demikian, masih sering terbaca di berbagai pemberitaan media massa, hak hak tersangka terorisme seringkali dilanggar oleh penyidik. Diantaranya masih sering terdengar berita di berbagai media massa tentang terjadinya penggunaan kekerasaan oleh oknum aparat penegak hukum Indonesia, khususnya di tingkat penyidikan (kepolisian), untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang menentukan norma hukum bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Prija Djatmika, Slekta Kapita Penegakan Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 83. Sebagaimana halnya diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981, pasal 52

Dalam upaya perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme, maka pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Secara sosiologis, kecuali terorisme, semua masyarakat Indonesia “mengutuk” tindak  extra ordinary crime, sementara apabila dilihat aspek masyarakat Indonesia sangat majemuk (multi culturalis) dan dari 6 agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, semuanya berpendapat bahwa tidak ada diantara enam Agama yang hidup di Indonesia yang membenarkan tindakan terorisme di Indonesia, sebab tindakan tersebut bertentangan dari semua agama yang hidup/diajarkan di Indonesia. 

Romli Atmasasmita dan Tim, Analisis dan Evaluasi Peraturan PerundangUndangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 73

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan timgkat pendidkan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-undang pidana.

Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung : Reflika Aditama. 2003. hlm 1

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni. 1998. Hlm 2

Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Aksara Baru. 1983. Hlm 13. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kartono.

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan sangksi berat terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagaiberikut;“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang besifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Pasal 6

Indonesia sebagai sebuah negara hukum berpendapat dalam norma hukumnya bahwa; “Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 7

Perbedaan Pasal 6 dengan Pasal 7  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu, Pasal 7 merupakan delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasannya belum dilakukan. Munculnya terorisme dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikannya memang sedang dalam proses, upaya penangkapan dan pengamanan melalui tangan aparat negara dan usaha deradikalisasi melalui tangan para akademisi dan tokoh agama harus pula didukung oleh peran serta seluruh elemen bangsa dalam mencegah dan mempersempit ruang gerak terorisme di Indonesia. Persoalan lainnya yang timbul adalah terbentuknya paradigma yang keliru di masyarakat dalam mendefinisikan terorisme,  menakutkan selalu dikaitkan dengan Islam melalui ajarannya yang bernama “jihad”, padahal antara terorisme dan jihad keduanya jelas merupakan tindakan yang berbeda, maksud dan tujuan serta penyebabnya.
USA Army Training and Doctrine Command, menjelaskan, terdapat beberapa kategori mengenai motivasi yang umum digunakan sebagai alasan terorisme oleh suatu gerakan tertentu, antara lain:

US Army TRADOC, 2007, Military Guide to Terrorism, US TRADOC, Kansas, hlm II-5, URL : fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf. Diunduh tanggal 28 Mei 2020

a.	Separatisme. Motivasi gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan etnosentrisme pelaku.
b.	Etnosentrisme. Motivasi gerakan berlandaskan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan ini membuat orang atau kelompok yang memiliki ras atas semena-mena dengan kelompok ras yang lebih rendah. Tujuannya ialah mempertunjukan kekuasaan dan kekuatan (show of power) demi pengakuan bahwa pelaku masuk dalam ras yang unggul (supreme race).
c.	Nasionalisme. Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama.
d.	Revolusioner. Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme
	Selanjutnya Hoffman mengidentifikasikan enam motivasi terorisme yang berkembang sampai dengan sekarang, yaitu :

Petrus. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana 	Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung : Refika Aditama. 2007, hlm 9.

a.	Nasionalis-Separatis sebagai motivasi kelompok separatis dan gerakan otonomi daerah dengan etnik sebagai kekuatan dasarnya. Aktivitas kelompok ini secara umum ialah tindakan-tindakan yang anti terhadap pemerintah maupun penyerangan terhadap keamanan area.
b.	Religius sebagai motivasi kelompok ekstrim fundamental (sebagai contoh ialah ekstrimis Sikh di India, Macan Tamil di Srilanka, dan lain-lain) yang melakukan serangan terhadap rakyat sipil baik berupa bom bunuh diri maupun kekerasan brutal.
c.	Ideologi sebagai motivasi kelompol politik sayap kanan dan sayap kiri di suatu pemerintahan (sebagai contoh ialah gerakan fasis di Jerman dan Italia khususnya pada zaman Perang Dunia kedua) yang melakukan propaganda kebencian (hate crime), anti terhadap imigran maupun ras yang dianggap rendah.
d.	Isu-isu utama (single issue) sebagai motivasi kelompok pemerhati lingkungan maupun makhluk hidup dengan aktivitas sabotase dan ancaman semata terhadap objek-objek vital.
e.	Sponsor suatu negara sebagai motivasi kelompok yang tertekan oleh sebuah rezim pemerintahan dengan cara sabotase dan penyerangan menggunakan kekerasan.
f.	Keterbelakangan mental bagi penderita sakit jiwa yang tidak memiliki akal yang sehat sehingga dapat melakukan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas.
	Motivasi-motivasi tersebut memiliki perbedaan mengenai waktu atau zaman dilakukannya tindakan tersebut. Saat ini kebanyakan terorisme dimotivasi oleh ideologi religius kepercayaan suatu kelompok. Beberapa organisasi terorisme yang baru muncul sekarang cenderung menggunakan karakteristik-karakterstik di atas sebagai organisasi yang terpisah atau mengkhususkan satu karakter saja (cell method), sehingga organisasi tersebut lebih fokus dan profesional dibandingkan suatu organisasi yang memiliki semua karakter. Penulis merangkum secara umum sesuai dengan pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai apakah suatu tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme atau tidak. Secara garis besar terorisme memiliki kriteria dimana tindakan tersebut terencana dan terukur, dengan menggunakan kekerasan secara tidak sah terhadap kalangan non-combatant yang dapat menimbul keresahan, ketakutan, serta ketidakamanan, tanpa mengindahkan norma atau hukum perang yang ada. 
	Jika dilihat dari motif atau latar belakang terjadinya terorisme sesuai yang telah dijelaskan di bagian klasifikasi, maka bentuk terorisme dapat dibagi menjadi:
a.	Terorisme politik, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan politik dengan menggunakan perbuatan-perbuatan yang tidak sah terutama untuk mengganggu atau menimbulkan rasa ketakutan terhadap lawan politik.
b.	Terorisme ideologi, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan ideologi maupun kepercayaan sehingga timbul rasa superiority di dalam kelompok tersebut dan menghalalkan segala cara untuk menyebarkan ideologinya
c.	Terorisme negara, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan penindasan oleh suatu negara, baik negara sendiri maupun negara luar yang masuk. Tindakan ini dapat masuk dalam kategori revolution atau rebellion

Bila melihat aksi terorisme yang telah terjadi di Indonesia saat ini, tindak pidana terorisme bukan hanya sekedar tindak pidana yang upaya hukumnya harus ditegakkan. Namun, tindak pidana terorisme tersebut berdampak terhadap gangguan keamanan negara yang merupakan tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri untuk menjaga keamanan negara. Setiap bangsa sudah pasti mempunyai cita-cita yang ingin diwujudkan dalam hidup dan kehidupan nyata. Cita-cita itu merupakan arahan dan atau tujuan yang sebenar-benarnya dan mempunyai fungsi sebagai penentu arah dari tujuan nasionalnya. Namun demikian, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional itu bukan sesuatu yang mudah diwujudkan karena dalam perjalanannya kearah itu akan muncul energi baik yang positif maupun negatif yang memaksa suatu bangsa untuk mencari solusi terbaik, terarah, konsisten, efektif, dan efisien.

Soemarno Soedarsono, Ketahanan Pribadi & Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasiona, Jakarta :Intermasa, 1997,, hlm. 16

Klasifikasi tersangka dalam tindak pidana terorisme yang mengancam keamanan negara dilakukan oleh seorang pemeriksa atau interogtor agar dapat menentukan teknik dan taktik interogasi kepada jenis-jenis tersngka yang berbeda. Menurut G.W. Bawengan membagi klasifiksi tersangka menjadi 2 (dua) golongan tersangka yaitu: 

Abdul Wahid, dkk. Kejahatan Terorisme(Perspektif Agama, HAM, dan Hukum). Bandung : Refika Aditama. 2004, hlm. 65.

a.	Tipe A yaitu tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Dalam menghadapi tersangka tipe A itu, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk lengkapnya bahan-bahan di depan sidang pengadilan.
b.	Tipe B yaitu tersangka yang kesalahannya belum pasti. Dalam menghadapi tersngka tipe B maka pemeriksa akan merasakan berada dipersimpangan jalan, apakah ia menghadapi orang yang bersalah ataukah tidak. Dia harusmenggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk tiba pada suatu kesimpulan yang meyakinkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat dari Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dilakukan oleh terdakwa Jamaluddin alias Muhammad Idris alias Abu Mujaddid telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana Pasal 15 jo Pasal 7 UU No.15 Tahun 2003 dakwaan primair dan Pasal 13 C UU No.15 Tahun 2003 dakwaan subsidair. Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 6 Tahun dan 6 bulan dan diputus Majelis Hakim dengan Pidana Penjara selama 4 Tahun dan 3 bulan.
	Hasil penelitian berikutnya di dapat dari Putusan Pengadilan Nomor 530/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim yang dilakukan oleh terdakwa Agus Kurniawan alias Abu Ismail alias Kurnia bin Kyai Muwahid yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana Pasal 15 jo Pasal 7 UU No.15 Tahun 2003 dakwaan primair dan Pasal 12 B UU No. 5 Tahun 2018 dakwaan subsidair. Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 tahun dan diputus Majelis Hakim dengan Pidana Penjara selama 4 Tahun.
	Demikian juga dalam  Putusan Pengadilan Nomor 567/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Brt yang dilakukan oleh terdakwa Indra Oktavia alias Indra Bin Octavia yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana Pasal 15 jo Pasal 7 UU No.15 Tahun 2003 dakwaan primair dan  Pasal 13 C UU No.15 Tahun 2003 dakwaan subsidair. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan diputus Majelis Hakim dengan Pidana Penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.	
Dari putusan perkara tindak pidana terorisme yang dijelaskan tersebut di atas, dapat dilihat kesenjangan antara dakwaan, tuntutan dan putusan Majelis Hakim. Dalam perkara tersebut, seharusnya telah diimplemntasikan norma hukum terbaru sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Akan tetapi dalam faktanya putusan perkara tersebut di atas, masih tetap menggunakan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sementara sanksinya diperhitungkan tidak cukup efektif memberikan “efek jera” kepada para pelaku terorisme.
Pemidanaan bagi pelaku terorisme dalam hukum positif di Indonesia tidak hanya dikenakan kepada para pelaku utama seperti pelaku pengeboman atau pembunuhannya, melainkan juga dikenakan terhadap orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaku kejahatan tersebut, misalnya orang yang dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan kepada pelaku, atau memberikan uang atau dukungan finansial kepada pelaku orang yang menyembunyikan pelaku terorisme ataupun orang yang menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa :
Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
	Begitu banyaknya pelaku terorisme yang telah dikenai sanksi pidana penjara, ternyata tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman (recidive) ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Sifat-sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Hukuman penjara ternyata tidak mampu memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subyektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan. Dalam praktiknya, penjara dijadikan sebagai titik balik bagi terpidana terorisme untuk bertindak lebih nekat.
	Persoalan pertama yang muncul manakala berbicara kejahatan terorisme adalah definisi terorisme itu sendiri, karena hingga saat ini belum ada definisi terorisme yang diterima secara universal (there is not universsaly accepted definition of terrorism). Kejahatan berarti perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Walter Laquer yang menyatakan tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa mengcover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah. Secara etimologis, terorisme berarti suatu paham. Terorisme berasal dari kata latin ”terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau mengetarkan.

Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang : Lintas Media, 2016, hlm. 242.

Mahrus Ali, Hukum Pidana Teroriseme Teori dan Praktik, Jakarta : Gramata Publishing, 2012, hlm. 1-2.

Terorisme lebih dari sekedar kriminalitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan 2002 bahwa “untuk mengatasi masalah definisi terorisme perlu untuk memahami sifat politiknya serta kriminalitas dasarnya dan psikologi. Tidak ada 'posisi terkoordinasi tentang arti istilah' oleh pemerintah atau Kongres AS. Tidak adanya secara umum definisi terorisme yang diterima di Amerika Serikat memungkinkan pemerintah untuk membuat varian atau definisi yang tidak jelas yang dapat mengakibatkan erosi hak-hak sipil dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atas nama memerangi terorisme dan memastikan keamanan nasional.

Norman ID, Aikins M, Binka FN, Blandina Awiah. 2014. Ghana’s Legal Preparedness against the perceived threat of Narcotics trafficking and Terrorism: A case study for West Africa, Issues in Business Management and Economics Vol.2 (11), pp. 201-209, November 2014.

Tiefenbrun 2003, In Norman, 2014, Tiefenbrun, S., 2003, “A Semiotic Approach to a Legal Definition of Terrorism U. S. Department of Defense, 2005, Global War on Terrorism, DOD needs to improve reliability of cost and provide additional guidelines to control cost, GAO-05-882, September, 2005, http://www.gao.gov/news.item.d05882.pdf.

	Motivasi seseorang untuk menjadi teroris sangat beragam, bahkan setiap individu teroris memiliki alasannya tersendiri. Menurut Levin, motivasi dan dampaknya yang luas ini merupakan karakteristik pembeda secara sederhana antara kejahatan teroris dengan kejahatan lainnya. Menurutnya, kejahatan konvensional pada umumnya hanya berorientasi pada harta, uang atau menyakiti korban secara fisik. Namun pada kejahatan teror, secara umum bertujuan untuk membangkitkan gejolak sosial ataupun mengirim pesan-pesan ancaman atau intimidasi yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan secara luas, dan dapat mendorong terjadinya perubahan politik ataupun perubahan kebijakan (dari pihak lawan).

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary: English Edition, USA : West Publishing Co, 1990, hlm. 1513.

	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam rumusannya hampir selalu tercantum unsur dengan sengaja atau kealpaan. Bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku terorisme ada tiga, yaitu pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda untuk pelaku korporasi. Pola pengancaman hukum pidana merupakan salah satu cermin yang sangat dipercaya diberikan ke dalam suatu peradaban yang merefleksikan nilai-nilai fundamental pada saat ini. Dalam sejarah hukum pidana, terutama tentang sanksinya, akan sulit untuk percaya bahwa manusia benar-benar merupakan makhluk yang sangat kejam. Betapa tidak jenis-jenis pidana yang dikenal dari ujung timur sampai ke ujung barat dan dari ujung utara ke selatan planet ini semuanya bertumpu kepada pembalasan (retribution) dan cara pelaksanaannya sangat tidak manusiawi.

Andi Hamzah, Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Oemar Seno Adji, Jakarta  : Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 221.

	Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu pertama, adalah perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; kedua, adalah perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri; dan ketiga, adalah perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.

Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, Jakarta  : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hlm. 2.

"radikalisasi tampaknya konsep yang tidak membantu untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan politik, dan hubungan sebab akibat yang sederhana telah mengaburkan fakta bahwa proses radikalisasi itu rumit ... ”Para penulis menawarkan pendekatan yang hati-hati untuk memahami radikalisme pemuda, yang diilhami oleh karya pengamat seperti Tilly, ( 2003); Della Porta, (2008, 2013); bahwa, Analisis urutan tindakan dan konteks sosial-politik, keterkaitan antara struktur sosial, konteks politik dan eksposur biografi di mana kekerasan tertanam adalah kunci untuk memahami proses radikalisasi. 

(Bonelli dkk., 2014: 12),

	J.E. Sahetapy telah memperingatkan bahwa “Pembebanan pidana (een strafpleggen), harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana. Untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingat, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan. Berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk di Indonesia.

J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 37.

M.A. Kholiq dan Ari Wibowo,”Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim” dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Volume 23 April 2016, hlm. 202-203.

	Penerapan sanksi tindakan sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan terosisme didasarkan oleh beberapa aliran atau pendapat. Pertama, Aliran positif, melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendak karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku.

J. Robert Lily et,al., Criminological Theory, Context and Consequences, London : SAGE Publication, 1995, hlm. 22-24

	Determinisme merupakan filosofi yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk manusia, ditentukan oleh hukum sebab akibat. Determinisme menyatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat ditunjukkan secara jelas. Faktor-faktor itu berupa motif yang tidak disadari, pengaruh masa kecil, pengaruh keturunan, pengaruh kultural, dan lain sebagainya. Kedua, pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica, yang salah satu tulisannya berjudul “the fight against punishment” (La Lotta Contra La Pena). Gramatika berpendapat bahwa, “hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya”.

Antony Harrison Barbet, Mastering Philosophy, London : The Macmillan Press Ltd, 1990, hlm. 326.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 35.

	Ketiga, Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menanamkan aliran sebagai Defence Sosiale Nouvelle atau New Social Defence atau Perlindungan Sosial Baru. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat diletakkan bagi suatu sistem hukum.
	Sanksi tindakan ditujukan pada pelaku pidana yang didasarkan pada perlindungan, agar pelaku tindak pidana akan menjadi lebih baik dan bukan semata-mata untuk tujuan pembalasan. Tindakan juga berorientasi ke depan sehingga berupaya agar pelaku lebih mengerti bahwa yang dilakukan adalah tidak benar dan melanggar hukum, sehingga kelak tidak akan mengulanginya lagi. Aliran determinisme hukum ini mempertimbangkan bahwa tindakan bagi pelaku diperlukan dengan mempertimbangkan faktor psikologis terpidana terorisme yang mendasarkan pada sebuah faktor kejiwaan yaitu keyakinan dalam berbuat kejahatan. Oleh karenanya diperlukan suatu proses rehabilitasi jiwa yang disebut dengan deradikalisasi. Pelaku tindak pidana terorisme hampir didominasi oleh motif keyakinan yang membutuhkan suatu recovery jiwa dan resosialisasi perspektif keyakinan dalam masyarakat.
	Kajian Nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, diantaranya; sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Noor MS Bakry mengemukakan Pancasila menyeimbangkan sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektifisme untuk menegakkan negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik atau sering disebut negara berfaham integralistik”.

Noor MS Bakry, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta : Liberty, 1994, hlm. 61.

	Di beberapa negara yang melakukan pembaharuan dalam pemidanaan antara lain Yaman dianggap sebagai pionir dalam menjalankan program membentuk Komite untuk Dialog (Committee for Dialogue). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah. Pelopor program ini adalah Hamoud al-Hittar, yang beranggapan bahwa “Jika seseorang mempelajari terorisme di dunia, maka akan melihat bahwa ada teori intelektual di belakangnya. Segala bentuk ide intelektual juga bisa dikalahkan oleh intelektual”.

Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Jakarta : Pustaka Masyarakat Stara, 2010, hlm. 170.

Penelitian penulis menemukan data bahwa dalam kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2019, masih banyak ditemukan rata-rata dakwaan dan putusan pengadilan Inddonesia, masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, padahal Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah mensahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sementara dibaca dari aspek penerapan sanksi pidananya, termasuk ringan. Misalnya dalam Putusan No 530/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim.
Hukum Indonesia sudah memberikan terminologi tentang terorisme,  tetapi hukum international belum seragam pendapat tentang termonologis terorisme, masih memberikan termonoli menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata ”bermaksud”, sebagai suatu sikap batin pelaku, dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Fakta-fakta persidangan dalam putusan perkara-perkara yang penulis teliti ini dibenarkan oleh terdakwa di muka persidangan yang bersesuian dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi yang merupakan Amir Daulah Islamiyah ISIS di Suriah bersama-sama dengan Slamet Nur Arifin Alias Pengembara Asing, Salman Al Farisi Alias Salman Alias Alfarisi Bin SUwito, Agus Sutanto Alias Abu Abdillah, Asep Awaludin, Eko Hermanda Romadhon Alias Roti Goreng Alias Abu Janeeta, Muhammad Al Farich Pramono Alias Farich Alias AL AL merupakan bentuk “kesengajaan” terdakwa padahal kelompok Telegram 2.207 dan 5.54 untuk melakukan perbuatan terror, atau setidak-tidaknya kegiatan group tersebut, mulai dari kesamaan pemahaman mengenai penegakkan Syariat Islam, dukungan terhadap Daulah Islamiyah sampai dengan kegiatan Idad dan Baiat, memiliki potensi untuk melakukan perbuatan terror, baik menggunakan kekerasan, berpotensi pula menimbulkan jatuhnya korban fisik ataupun menimbulkan kerusakan suatu obyek. 
Dilihat dari kegiatan mereka di dalam group telegram 2.207 dengan cara saling memberikan informasi atau posting, telah melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat seperti bom bunuh diri di berbagai wilayah Indonesia. ISIS sendiri telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB, sehingga unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ini telah terpenuhi ada didalam perbuatan terdakwa. 
Demikian juga yang terbaca di dalam putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr sama seperti halnya dalam Putusan No 567/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. Padahal Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa, “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. 
Fakta hukum, didukung oleh saksi-saksi, ahli dan terdakwa sendiri di dalam persidangan menyebutkan, bahwa terdakwa bersama dengan Andri Oktavia sebagai sama-sama ikhwan pendukung Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh Ustad Abu Bakar Al Bahdadi di Suriah dan ingin bergabung dengan Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh Ustad Abu Bakar Al Bahdadi, sehingga mereka menganggap bahwa mereka merupakan Ikhwan pendukung Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh Ustad Abu Bakar Al Bahdadi di Suriah yang harus mentaati segala perintah amirul mukminin, dan wajib membantu serta melindungi satu sama lain, dan untuk itu terdakwa juga telah mengikuti Idad sebanyak 4 kali sebagai bentuk persiapan untuk mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Indonesia. Terdakwa telah berusaha bergabung dengan Jemaah Anshorut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah (ISIS) di Suriah, dengan berbaiat, melaksanakan Idad dan membuat paspor sebagai upaya untuk berhijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah di Suriah padahal terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, 
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/ PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/ PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia. Selain itu agresi ISIS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil, disamping melakukan pelatihan militer, mereka juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok mereka.
Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, hanya bersifat menyembuhkan gejala (kurieren am symptom) dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana merupakan usaha untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (remedium) untuk mengatasi sebab terjadinya. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana, maka Roeslan Saleh menyatakan bahwa keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis. 

Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 44.

Roeslan Saleh. Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. hlm. 34

Barda Nawawi Arief dijelaskan bahwa: Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana penal dan non-penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif, dan karena kebijakan penal keterbatasan atau kelemahan, yaitu bersifat fragmentaris/simplistis/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik/offender-oriented/tidak victim oriented; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi. Pendekatan dengan sarana non-penal mencakup area pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas.	

Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hlm. 78.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres PBB mengenai “the prevention of crime and the treatment of offenders”, yaitu: 
a.	Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terpisah dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;
b.	Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab dan kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy)”; dan 
c.	Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.
Pernyataan dalam kongres PBB di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab, maupun kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir atau warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut usia. Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar, dipikirkan, direncanakan ataupun diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar dan benar, tetapi dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas, menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.	

Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 121

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, karena hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Wolf Middendorf sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif dikatakan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu:

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty. 1988. Hlm. 134-135

a.	Adanya undang-undang yang baik (good legislation);
b.	Pelaksanaan yang cepat dan pasti (quick and certain enforcement); dan
c.	Pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (moderate and uniform sentencing). Penegakan hukum dinilai berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: undang-undang yang baik, pelaksanaan yang cepat dan pasti, serta penjatuhan hukum yang layak sesuai tingkat kesalahan pelaku tindak pidana.

Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001, hlm. 83

Mekanisme kerja di tingkat perencanaan dan pelaksanaan oprasional intelijen, sebenarnya dapat dilakukan dengan cara:
a.	Penggunaan teknologi mutakhir untuk melakukan surveillance dan intersepsi;
b.	Penyusupan ke dalam organisasi teroris;
c.	Pengembangan sistem deteksi dini;
d.	Pertukaran informasi intelijen dengan negara lain;
e.	Pembangunan database terorisme ;dan
f.	Deteksi dini terhadap provokasi ke arah permusuhan bernuansa SARA dan kebencian terhadap kelompok, agama atau negara tertentu
	Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 ditentukan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan dan lazimnya buktinya permulaan ini dapat diperoleh dari laporan intelijen. Menurut Arsyad Mbai (Mantan Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu: 
a.	Melakukan olah TKP secara profesional;
b.	Melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan sesuai ketentuan hukum dengan menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta penyimpangan lainnya;
c.	Kerjasama internasional dalam penyidikan termasuk kerjasama penggunaan teknologi mutahir dalam penyidikan;
d.	Kerjasama internasional di bidang teknis seperti laboratorium, cyber forensic, communication forensic, surveillance, identifikasi dan dukungan teknis lainnya;
e.	Pelatihan penyidik di bidang investigasi;
f.	Latihan simulasi satuan-satuan anti-teror TNI dan Polri dalam penanganan terorisme;
g.	Memperbanyak dan mengintensifkan informan;
h.	Mengungkap jaringan teroris secara tuntas; 
i.	Pembebasan sandra;
j.	Pembekuan asset organisasi teroris dan kelompok yang berkaitan dengan terorisme;
k.	Pelaksanaan undang-undang pencucian uang secara konsisten;
l.	Penelusuran aliran dana jaringan teroris dengan mengeyampingkan rahasia bank.

Nyoman Serikat Putrajaya. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005. Hlm. 17.

a.	Kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana terorisme kelompok radikal berada pada Penyidik Subden Investigasi Densus 88 AT Polri dan setelah berlakunya Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010, maka Subden Investigasi berganti nama menjadi Bidang Investigasi Densus 88 AT Polri. Sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010, maka Bidang Investigasi Densus 88 AT Polri bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan. 
	Jenderal Polisi (purnawirawan) Chairuddin Ismail mengatakan bahwa hakekat penyidikan suatu tindak pidana (crime investigation) adalah pembuktian yang diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan segitiga pembuktian sebagai pisau analisis. Segitiga pembuktian itu adalah tempat kejadian perkara (crime scene), barang bukti (clue evidence), pelaku (suspect) dan saksi (witness). Tempat kejadian perkara (TKP) menjadi titik sentral segitiga tersebut karena tempat kejadian perkara tidak lain adalah babak terakhir dari suatu peristiwa kejahatan, yang di dalamnya terdapat banyak petunjuk atau bukti.

Ibid, hlm. 34

Wacana pemberlakuan sanksi pidana nasional maupun internasional terhadap kejahatan terorisme adalah pemberlakuan asas retroaktif. Tidak saja dalam praktiknya di beberapa kasus internasional, tetapi juga melihatnya perdebatan tersebut dalam konteks nasional. Berbagai peristiwa menunjukkan terorisme tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh warga negara dari suatu negara dengan sasaran negara lain. Terorisme dilakukan tidak memandang sasaran apakah negaranya sendiri atau negara lain. 
Terorisme telah menjadi fenomena kejahatan transnasional dan telah menjadi kejahatan yang bersifat internasional. Terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan bersifat transnasional, maka Pemerintah dan DPR menganggap bahwa terorisme perlu diatur dalam perundang-undangan yang lebih khusus. Atas dasar itulah kemudian disahkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pemberlakuan asas retroaktif yang merupakan penyimpangan asas legalitas sejatinya bukan hal baru dalam dunia hukum. Proses terhadap penjahat perang adalah contoh pemberlakuan asas berlaku surut untuk menyeret para tersangka ke depan meja hijau. Pemberlakuan asas retroaktif secara terbatas ini jelas membuktikan bahwa asas hukum non-retroaktif bukan lagi asas hukum yang bersifat universal.
	Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang mencantumkan orang dan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana terorisme. Dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut. Dengan demikian, bahwa orang dan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana orang dan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana terorisme dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.
	Dalam bidang hukum pidana (termasuk sistem dan proses peradilan pidana) menempati urutan pertama yang tidak hanya mendapat sorotan, tetapi juga mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Diskursus mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi pembicaraan dari zaman ke zaman dan menjadi isu sentral dalam hukum pidana karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan hukum, maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itu, filosofi pemidanaan berusaha mencari pembenaran terhadap tindakan negara ini.

Ibid, hlm. 19

	Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan itu adalah bukan sebagai sarana pembalasan (retributif), melainkan sebagai sarana treatment dan perlindungan sosial (social defence). Tujuan dari pemidanaan itu sendiri seharusnya mengarah kepada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus, yang dalam hal ini mencegah agar pelaku kejahatan terorisme yang semakin tumbuh. Tujuan pemidanaan prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan terorisme. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan Tindakan dapat memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

R.A. Duff and David Garland (Ed.), A Reader on Punishment, New York : Oxford University Press, 1995, hlm. 221

	Sanksi tindakan dalam pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui cara :
a.	Pencegahan terhadap pelaku kejahatan terorisme (deterring the offender), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
b.	Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (deterring potential imitators);
c.	Perbaikan si pelaku (reforming the offender), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana; dan
d.	Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan terorisme, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan terorisme.

Negel Walker, Reductivism and Deterrence, New York : Oxford University Press, 1995, hlm. 212.

	Selain itu juga, sanksi tindakan dalam pemidanaan digunakan sebagai treatment dari tujuan pemidanaan. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track system) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (treatment). Dirumuskannya sanksi pidana dan tindakan tidak lepas dari ide dasar double track system yang menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasikan dan adanya kesetaraan dalam sistem sanksi hukum pidana. Paham filsafat yang mengakui kesetaraan antara punishment dan treatment adalah filsafat eksistensialisme dari Albert Camus yang menyatakan bahwa; punishment bagi seorang harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (treatment) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh dari manusia.

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 130.

	Ide dasar double track system dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku terorisme yang melakukan kejahatan sangat tepat untuk diterapkan, karena di samping untuk mengindari dampak negatif pidana hilangnya kemerdekaan,  maka pelaku dimungkinkan untuk memperoleh pembinaan guna perkembangan ke depannya. Sanksi pidana dan sanksi Tindakan dapat berjalan secara pararel, seiring dan bersama guna mencapai tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Revisi pemidanaan pelaku terorisme dalam hukum positif diperlukan adanya batasan dan syarat penerapan sanksi tindakan di dalam Revisi Undang-Undang tersebut dalam hal jenis kejahatan dan pelaku kejahatan. 
	Ke depan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, jenis kejahatan dan pelaku kejahatan yang dapat dikenakan sanksi tindakan jika jenis dan pelaku tersebut berlandaskan kelemahan ideologi agama yang salah. Pelaku diupayakan dapat merubah orientasi mereka (mens-rea) terhadap keyakinan yang salah dalam actus-rea nya. Untuk penerapan sanksi Tindakan bagi pelaku kejahatan terorisme, peneliti memiliki gagasan dalam memformulasikan dalam bentuk sistem perumusan kumulatif-alternatif. Keunggulan dari sistem ini adalah Jaksa dapat menuntut dan Hakim dapat memutus dan memilih dengan sebelumnya menilai apakah seorang pelaku dapat diberikan tindakan atau tidak berdasarkan hasil fakta yang ada di persidangan. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana.

Kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap terorisme dari perspektif hukum pidana di Indonesia, khusus sanksi tindakan berdasarakan aliran positif paham determinisme bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendak karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, maka harus diberikan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi, rehabilitasi, serta program deradikalisasi pelaku kejahatan. Perlakuan deradikalisasi ini bertujuan untuk memberikan pendekatan emosional dan untuk merubah pemahaman ideologi tentang arti jihad berlandaskan terorime. Penerapan sanksi di peradilan Indonesia dalam penelitian ini menegaskan bahwa tidak sejalan dengan beberapa teori hukum antara lain Teori pemidanaan gabungan dan modernisasi hukum global.
Penerapan aturan hukum pidana mengenai sanksi tindak pidana terorisme sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia membuat perumusan (formulasi) sanksi pidana terkait dengan adanya sanksi tindakan dari suatu norma yang sebelumnya ada harus disepakati oleh pembentuk Undang-Undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan formulasi. Berkaitan revisi Undang-Undang Terorisme mendatang, perlu adanya batasan dan syarat penerapan sanksi tindakan di dalam revisi undang-undang tersebut dalam hal jenis kejahatan dan pelaku kejahatan. Adapun Formulasi penerapan sanksi Tindakan yang akan diatur dalam revisi hukum positif tentang terorisme secara kumulatif-alternatif ini dapat diatur secara terpisah dari delik yang diancam pidana. Bentuk-bentuk pemberian sanksi Tindakan bagi pelaku terorisme dapat dilakukan dengan cara program Brainwashing, program deradikalisasi, pemisahan pemasyarakatan, dan pembentukan lembaga khusus pelaksanaan sanksi Tindakan, yaitu sebuah lembaga di berada dibawah Kejaksaan Agung selaku Eksekutor putusan pengadilan. Selain itu perlu adanya sinergitas antara semua istitusi Intelijen, serta Instansi lainnya yang terkait untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.
Penerapan aturan hukum pidana mengenai sanksi tindak pidana terorisme sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia membuat perumusan (formulasi) sanksi pidana terkait dengan adanya sanksi tindakan dari suatu norma yang sebelumnya ada harus disepakati oleh pembentuk Undang-Undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan formulasi. Berkaitan revisi Undang-Undang Terorisme mendatang, perlu adanya batasan dan syarat penerapan sanksi tindakan di dalam revisi undang-undang tersebut dalam hal jenis kejahatan dan pelaku kejahatan. Adapun Formulasi penerapan sanksi Tindakan yang akan diatur dalam revisi hukum positif tentang terorisme secara kumulatif-alternatif ini dapat diatur secara terpisah dari delik yang diancam pidana. Bentuk-bentuk pemberian sanksi Tindakan bagi pelaku terorisme dapat dilakukan dengan cara program Brainwashing, program deradikalisasi, pemisahan pemasyarakatan, dan pembentukan lembaga khusus pelaksanaan sanksi Tindakan, yaitu sebuah lembaga di berada dibawah Kejaksaan Agung selaku Eksekutor putusan pengadilan. Selain itu perlu adanya sinergitas antara semua istitusi Intelijen, serta Instansi lainnya yang terkait untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 14 .

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 51.

Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
Abu Daud Busroh, Ilmu Negara. Jakarta : Bumi Aksara. 2011
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : Teras, 2009
Anonim, Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1), Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi : Fakultas Hukum, UBHARA, 2018
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996
_________________, Massiah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahalan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner, 2012
Ignatius Haryanto, Telaah Tentang Penerapan Defik Keamanan Negara, Jakarta : Elsam, 1999
Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta : Thafa Media, 2012
Iskandar Siahaan, Politik Dalam Perspektif Hukum, Jakarta : IND.HILL.CO, 1984
Lili Rasyidi dan B. Aref Sidharta, Filsafat Hukum, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994
Loebby Loqman, Delik Politik DI Indonesia, Jakarta : IND-HILL.CO, 1993
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001
Moh. Mahfud, MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
Moleong, Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000
Muhammad A.S. Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016
Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 	2008
Otong Rosadi Dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum, Jakarta : Thafa Media, 2012
Romli Atmasasmita dan Tim, Analisis dan Evaluasi Peraturan PerundangUndangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003), Jakarta: Badan Pembinaan 	Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012
Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta 	Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984
_______________, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan 	Singkat Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
Strong, C. F, Konstitusi-konstitusi Politik Modern. Bandung : Nusa Media, 2011
Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Jakarta : Rineka Cipta, 2007
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, 	dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2009
Tim Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2006
Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 2009
B.	Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme