Hak Dan Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor: 1/Pdt./2013/PA.MUR)

Jamer, Manullang (2015) Hak Dan Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor: 1/Pdt./2013/PA.MUR). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta raya.

[img]
Preview
Text (Cover-Daftar Isi)
201110115104_Jamer Manullang_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (6MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
201110115104_Jamer Manullang_BAB I.pdf

Download (384kB) | Preview
[img] Text (BAB II, III, IV)
201110115104_Jamer Manullang_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (273kB)
[img]
Preview
Text (BAB V)
201110115104_Jamer Manullang_BAB V.pdf

Download (93kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
201110115104_Jamer Manullang_Daftar Pustaka.pdf

Download (111kB) | Preview
[img] Text (Lampiran)
201110115104_Jamer Manullang_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (13MB)

Abstract

Kata Kunci : Hak Asuh Anak Penelitian ini mengatahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa dan mengadili Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.MUR mengenai pelimpahan hak asuh anak akibat perceraian Bapak yang memegang kuasa asuh anak di bawah umur. Penelitian ini bersifat yuridis dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian putusan hakim serta penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan teknik analisis data yang logis. Berdasarkan penelitian dan analisi data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas hak asuh anak setelah perceraian kepada bapak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam dimana antara Undang-Undang tersebut bertentangan mengenai hak asuh anak atau hak dan kewajiban kedua orang tua akibat dari suatu perceraian, yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 mengatakan bahwa di saat bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ibu berhak atau dapat membantu semua kebutuhan anak demi kepentian si anak. Dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seseorang yang berpindah agama atau yang seringa dikatakan mualaf tidak dapat berperan atau memenuhi kebutuhan anak karena berpindah agamanya ibu. Maka atas pertimbangan Hakim memutuskan ibulah sebagai pemegang hak asuh anak atas Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, dimana si Bapak dinilai Hakim kurang baik apabila diberikan kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat. Akan lebih baiknya apabila pemerintah lebih aktif memberikan penyuluhan hukum mengenai perceraian, terutama mengenai akibat-akibatnya percerain terhadap anak agar nantinya tumbuh masyaratkat yang sejahtera dan aman serta terhindar dari perceraian karena keluarga merupakan bagian terbesar dari masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing Materi: Andang Sari, SH., MH., Pembimbing Teknis: Ari Widiarti, SH., MH.
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Doni Alfianthoro
Date Deposited: 22 Jun 2018 03:14
Last Modified: 22 Jun 2018 03:14
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/819

Actions (login required)

View Item View Item