Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Setiawan, Wawan (2012) Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011 /PN.JKT.SEL). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 2008 10115291_Wawan Setiawan_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 2008 10115291_Wawan Setiawan_BAB I.pdf Download (6MB)
	Text (BAB II, III, IV) 2008 10115291_Wawan Setiawan_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 2008 10115291_Wawan Setiawan_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 2008 10115291_Wawan Setiawan_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 2008 10115291_Wawan Setiawan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB)

Abstract

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat beberapa perubahanperubahan tentang prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor l Tahun 1995. Dalam prosedur pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur mengenai tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini dipergunakan dalam pemberian pengesahan Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian pengesahan ini dilakukan melalui sisminbakum ( diatur di dalam Pasal 9-Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) yang tidak ada diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam hal pendaftaran Perseroan Terbatas dan pengumumannya, sebelumnya di dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 proses tersebut dilakukan oleh Direksi ( diatur dalam Pasal 21), tetapi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 proses pendaftaran Perseroan Terbatas dan pengumumannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (diatur dalam Pasal 29-Pasal 30). Perubahan lainnya yang tidak terdapat sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini yaitu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat menggunakan media elektronik yang memungkinkan para pemegang saham saling melihat dan mendengar secm·a langsung satu sama yang lainnya se1ta berpattisipasi dalam rapat. Dengan latar belakang ini penulis mengambil judul penulisan skripsi "Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL). Berdasarkan penulisan judul tersebut, maka diambil rumusan masalah yaitu: 1 .Bagaimana Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL sudah mencerminkan keadilan? Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah: a.Untuk Pemberhentian Komisaris lndependen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007? Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103 /PDT.G/20 11/PN .JKT.SEL sudah mencerminkan keadilan? terhadap pendiri dan pemegang saham. Berkaitan dengan masalah yang timbul tersebut, pembahasan penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library Research) yaitu mengumpulkan data infom1asi dengan bantuan buku dan juga perundang-undangan. Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Komisaris

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Analisis Yuridis, Komisaris
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Eni Astuti
Date Deposited:	16 Apr 2021 07:07
Last Modified:	16 Apr 2021 07:07
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8541

Actions (login required)

View Item

Downloads