Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Lucas, Tulus Paulus (2012) Hambatan dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dengan dibentuknya Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 200810115229_Tulus Paulus Lucas_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 200810115229_Tulus Paulus Lucas_BAB I.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II, III, IV) 200810115229_Tulus Paulus Lucas_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text (BAB V) 200810115229_Tulus Paulus Lucas_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 200810115229_Tulus Paulus Lucas_Daftar Pustaka.pdf Download (968kB)
	Text (Lampiran) 200810115229_Tulus Paulus Lucas_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu dan hak itu merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas komunitas masyarakat. Beberapa pelanggaran HAM di Indonesia mengundang reaksi hukum pidana dan mengakibatkan pemerintahan Indonesia dinilai oleh dunia Intemasional kurang memperhatikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dengan kasus Timor Timur. Fenomena tersebut mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk membentuk undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan ditindak lanjuti dengan undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua undang-undang ini dinilai mengacu kepada hukum pidana Internasional dan ICCS tatuta Roma 1998. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Hambatan hambatan apa saja dalam rangka penegeakan HAM di Indonesia sekaligus mengetahui penerapan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode analisis dengan menganalisa berbagai sumber dan pendapat ahli yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu studi kepustakaan. Sedangkan data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianlisa dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan basil penelitian ditemukan bahwa Penerapan hukum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masih terdapat kendala (belum beijalan sepenuhnya). Hal itu dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam rangka penegakan HAM di Indonesia yang membuat lambat dan atau tidak beijalannya penegakan HAM di indonesia dan membuat aparat penegak hukum tidak dapat bekerja secara maksimal. Kesimpulan dan saran beberapa prinsip peradilan pidana Indonesia sangatlah ditentukan oleh peran pengadilan dan hakim dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum yang baik akan tercipta apabila system peradilan pidana bekerja secara obiektif, tidak memihak dan indefenden serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh nilai hokum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kata Kunci : Hambatan, Penegakan HAM dan Eksistensi Peradilan HAM di Indoensia

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hambatan, Penegakan HAM dan Eksistensi Peradilan HAM di Indoensia
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Eni Astuti
Date Deposited:	20 Apr 2021 01:45
Last Modified:	20 Apr 2021 01:45
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8702

Actions (login required)

View Item

Downloads