Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Bawotong, Rudolf Chaerul (2012) Penetapan Upah Minimum Yang Layak Menurut Pasal 88 ayat 4 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Suatu Studi Atas Putusan Perkara Nomor 128/G/2011/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara DPK Apindo Kabupaten Bekasi vs Gubernur Propinsi Jawa Barat). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 200810115263_Rudolf Chaerul Bawotang_Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) 200810115263_Rudolf Chaerul Bawotang_BAB I.pdf Download (5MB)
	Text (BAB II, III, IV) 200810115263_Rudolf Chaerul Bawotang_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)
	Text (BAB V) 200810115263_Rudolf Chaerul Bawotang_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 200810115263_Rudolf Chaerul Bawotang_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 200810115263_Rudolf Chaerul Bawotang_Lampiran.pdf Download (45MB)

Abstract

Pasal 28 dan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, memuat bahwa kewajiban Negara untuk campur tangan dalam pemenuhan penetapan upah minimum regional sebagaimana Pasal 88 ayat 4 jo Pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bupati Kabupaten Bekasi merekomendasikan upah minimum buruh Kabupaten Bekasi yang kemudian oleh Gubemur Jawa Barat dikeluarkan penetapan dengan No : 561/kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Miinimum. Penetapan Gubernur Jawa Barat tersebut digugat pengusaha yang tergabung dalam wadah DPK Apindo Kabupaten Bekasi ke PTUN dengan No Perkara: 128/G/2011/PTUN-BDG. Teori-bahwa negara hukum penjaga malam menguraikan bahwa tugas utama Negara (penguasa) adalah memelihara ketertiban dan ketenteraman sedangkan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap merupakan urusan masing-masing individu. Ide/teori tersebut gagal dalam hal memajukan kesejahteraan umum, digantikan ide/teori Negara hukum fonnal. Campur tanganNegara terbatas terhadap individu dianggap perlu dalam rangka pemerataan pendapatan ekonomi. Teori tersebut telah gaga! dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang, sebab sangat terikat kepada undang-undang. Timbul ide Negara hukum materil atau Negara hukum kesejahteraan (welfare state). Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat. Fakta-fakta menunjukkan bahwa sebelum Penetapan Upah Minimum dikeluarkan, maka sesuai dengan peraturan terlebih dahulu diterbitkan rekomendasi Bupati Kabupaten Bekasi. Dalam mengusulkan rekomendasi telah diadakan rapat, dan unsur pengusaha (DPK Apindo Kabupaten Bekasi) bersikap walk-out sebab tidak setuju atas besaran upah minimum tersebut. DPK Apindo Bekasi menggugat ke PTUN lalu PTUN Bandung menyetujui argumen pengusaha yaitu membatalkan beschiking No : 561/Kep.1540-Bangsos/2011. Kesimpulannya bahwa Pemerintah merasa bahwa ia yang paling berwenang menetapkan upah minimum buruh berdasarkan Negara sejahtera (welfare state) tetapi pengadilan tidak sependapat. Pengadilan berpendapat bahwa penetapan upah minimum tidak boleh campur tangan Negara, tetapi harus mengupayakan kesepakatan antara pengusaha dan buruh.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penetapan upah minimum yang layak, asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Eni Astuti
Date Deposited:	20 Apr 2021 01:46
Last Modified:	20 Apr 2021 01:46
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8703

Actions (login required)

View Item

Downloads