Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 128/Pid.B/2012/PN.BWI

Julian, Mitra Gogo (2015) Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 128/Pid.B/2012/PN.BWI. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img]
Preview
Text (Cover-Daftar Isi)
201110115019_Julian Mitra Gogo_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
201110115019_Julian Mitra Gogo_BAB I.pdf

Download (680kB) | Preview
[img] Text (BAB II, III, IV)
201110115019_Julian Mitra Gogo_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img]
Preview
Text (BAB V)
201110115019_Julian Mitra Gogo_BAB V.pdf

Download (215kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
201110115019_Julian Mitra Gogo_Daftar Pustaka.pdf

Download (261kB) | Preview
[img] Text (Lampiran)
201110115019_Julian Mitra Gogo_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perdagangan Anak Persoalan perdagangan anak banyak sekali terjadi didaerah-daerah,kendatipun demikian. Pada prakteknya belum banyak pihak yang berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal masyarakat sebenarnya sudah sadar betul dan mengetahui tentang adanya proyek perdagangan orang yang terorganisir. Selama ini Indonesia merupakan salah satu negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan perempuan dan anak, terutama untuk tujuan seksual. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus perdagangana anak mengalami peningkatan pada kurun tiga tahun terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum pada Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih lemah tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Jadi, akan sulit untuk menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan dilapangan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan. (Kesimpulan) Penjatuhan Putusan Hukuman tersebut terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera, karena berdasarkan Pasal 10 UU PTTPO semestinya bisa lebih berat yaitu paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Hakim seharusnya tidak boleh berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dan bahkan di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing Materi: Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., Pembimbing Teknis: Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Doni Alfianthoro
Date Deposited: 22 Jun 2018 03:30
Last Modified: 22 Jun 2018 03:30
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/873

Actions (login required)

View Item View Item