Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Panjaitan, Robert (2013) Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201020252007_Robert Panjaitan_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 201020252007_Robert Panjaitan_BAB I.pdf Download (8MB)
	Text (BAB II-IV) 201020252007_Robert Panjaitan_BAB II-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (38MB)
	Text (BAB V) 201020252007_Robert Panjaitan_BAB V.pdf Download (952kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201020252007_Robert Panjaitan_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 201020252007_Robert Panjaitan_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (823kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan kejahatan yang baru dalam dunia hukum. Indonesia sudah mengakui tindak pidana pencucian uang sejak diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2002 dan telah dilakukan perubahan terakhir dengan UU No.8 Tahun 2010. Meskipun sudah melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, namun kejahatan pencucian uang masih marak di Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan niat luhur perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam Tesis ini ditetapkan dua masalah pokok yaitu : Bagaimanakah rumusan dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang?, dan Apakah penerapan hukuman (dakwaan) kumulatif dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa undang-undang, kepustakaaan yang relevan dan membandingkan dengan hasil putusan pengadilan sebagai perbandingan implementasi undang-undang dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan Anti Money Laundering melalui UU No. 8 Tahun 2010, namun implementasi dalam masyarakat masih belum memuaskan. Kebijakan legislatif dan pelaksanaan yang lebih berorientasi penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif dan efisien masih diperlukan. Untuk mewujudkan pelaksanaan hukum yaJ g efisien dan efektif sangat dimungkinkan penerapan dakwaan kumulatif dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Korupsi
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Taufik Tri Muladi
Date Deposited:	30 Apr 2021 02:10
Last Modified:	30 Apr 2021 02:10
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8893

Actions (login required)

View Item

Downloads