Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Tuti, Elawati (2016) Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img]
Preview
Text (Cover-Daftar Isi)
201210115151_Tuti Elawati_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
201210115151_Tuti Elawati_BAB I.pdf

Download (866kB) | Preview
[img] Text (BAB II, III, IV)
201210115151_Tuti Elawati_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text (BAB V)
201210115151_Tuti Elawati_BAB V.pdf

Download (258kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
201210115151_Tuti Elawati_Daftar Pustaka.pdf

Download (266kB) | Preview
[img] Text (Lampiran)
201210115151_Tuti Elawati_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Ujaran Kebencian Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SEKAP) Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), pemeberlakuan Surat Edaran ini untuk internal Polri dari distribusi A, B, C dan D, namun dalam aflikasinya dapat mengikat masyarakat bila ditemukan ada perilaku masyarakat yang terdapat dalam Surat Edaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SEKAP) Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) sehingga mempunyai nilai daya paksa dalam penegakan hukum di Indonesia, berkaitan dengan undang-undang yang menjadi acuan dalam Surat Edaran tersebut. Untuk meneliti hal tersebut Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa istilah "perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, dan pencemaran nama baik" telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SEKAP) Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) pasal tersebut dimunculkan kembali, sehingga banyak yang memperdebatkan tentang Surat Edaran ini karena dianggap membungkam kebebasan berpendapat. Sesungguhnya Surat Edaran ini ditujukan untuk internal institusi Polri, ini bukan perintah untuk penegakan hukum, tetapi lebih mengarah pada upaya pencegahan ujaran kebencian.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Lukman Hakim, SH., MH, Pembimbing II: Gatot Efrianto, SH., MH.
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Raden Ola Triana
Date Deposited: 06 Jul 2018 02:19
Last Modified: 06 Jul 2018 02:19
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/905

Actions (login required)

View Item View Item