Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Paradigma Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dedek, Ervina (2016) Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Paradigma Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201310117012_Dedek Ervina_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
201310117012_Dedek Ervina_BAB I.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201310117012_Dedek Ervina_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
201310117012_Dedek Ervina_BAB V.pdf

Download (89kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201310117012_Dedek Ervina_Daftar Pustaka.pdf

Download (324kB)
[img] Text (Lampiran)
201310117012_Dedek Ervina_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (18MB)

Abstract

Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Sistem Peradilan Pidana dan Restorative Justice Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Fenomena yang terjadi adalah adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-perkara yang melibatkan masyarakat marginal proses penyelesaian perkaranya begitu cepat, sementara perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit menjadi kabur dan pelakunya kebanyakan bebas. Disini terlihat bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih tajam kebawah tetapi tumpul keatas. Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas diskresi penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dan untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan tindak pidana. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunan metode penelitian hukum normative dan empiris dan menggunkan pendekan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh Kepolisian serta hasil wawancara dengan nara sumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisan dalam menangani kasus Nenek Asiani dan Mbok Minah seharusnya Polisi dapat mengambil kebijakan Diskresi, karena perkara tersebut kadarnya sangat ringan, kerugian mayarakat terutama kerugian perusahaan perkebunan 3 (tiga) Kakau, PT RSA dan 7 batang kayu Perhutani, dirasakan tidaklah cukup berarti. Dan seharunya Polisi lebih menampilkan tugas Preventif sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, bukan langsung memproses dalam system peradilan pidanan berdasarkan paradigma hukum formal. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pengimplementasian pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) oleh penyidik sudah biasa dilakukan terhadap penyidikan tindakpidana lain, meskipun Polri secara tegas hanya mengatur dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana tercantum dalam Telegram Kapolri No.Pol.:TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: H. Muhammad Faal, S.H.,M.H.,D.ES., Pembimbing II: A.A.Bagus Made Agastiya, S.E.,M.H.,
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 29 Jan 2019 04:55
Last Modified: 29 Jan 2019 04:55
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/930

Actions (login required)

View Item View Item