Analisis Ketentuan Putusan Final Dan Mengikat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-UNdang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ekky, Ramadhan Wicaksono (2016) Analisis Ketentuan Putusan Final Dan Mengikat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-UNdang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201210115047_Ekky Ramadhan Wicaksono_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (3MB)
[img] Text (BAB I)
201210115047_Ekky Ramadhan Wicaksono_BAB I.pdf

Download (957kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201210115047_Ekky Ramadhan Wicaksono_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (734kB)
[img] Text (BAB V)
201210115047_Ekky Ramadhan Wicaksono_BAB V.pdf

Download (193kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201210115047_Ekky Ramadhan Wicaksono_Daftar Pustaka.pdf

Download (346kB)
[img] Text (Lampiran)
201210115047_Ekky Ramadhan Wicaksono_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan, Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga peradilan non litigasi yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang sifat putusannya final dan mengikat. Namun di dalam prakteknya, banyak ditemukan bahwa putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sifatnya final dan mengikat masih dapat diajukan upaya hukum keberatan dan kasasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perlindungan konsumen. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum pasal 54 ayat 3) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih lemah terutama kelemahan dari segi hukumnya dan belum sepenuhnya melindungi hak-hak konsumen dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal tersebut terlihat bahwa dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, Majelis Hakim dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara dalam sengketa perlindungan konsumen antara PT.KIA Mobil Indonesia dengan Yofither Lumban Tobing belum sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen. Ketentuan pasal 54 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 yang menyatakan “Putusan Majelis Final dan Mengikat” di dalam penerapannya teranulir atau tersayat dengan adanya aturan Pasal 56 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terhadap perkara sengketa konsumen antara PT. KIA Mobil Indonesia dan Yofither Lumban Tobing belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen. Karena itu harus adanya upaya revisi terhadap UU No.8/1999 agar upaya perlindungan konsumen memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I: Herbert Napitupulu S.H., M.H., Pembimbing II: Andang Sari S.H., M.H.
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 31 Jan 2019 04:06
Last Modified: 31 Jan 2019 04:06
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/988

Actions (login required)

View Item View Item