Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Selly, Lorna Cindy (2018) Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text (Cover-Daftar Isi)
201310115188_Selly Lorna Cindy_Cover-Daftar Isi.pdf

Download (582kB)
[img] Text (BAB I)
201310115188_Selly Lorna Cindy_BAB I.pdf

Download (766kB)
[img] Text (BAB II, III, IV)
201310115188_Selly Lorna Cindy_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (729kB)
[img] Text (BAB V)
201310115188_Selly Lorna Cindy_BAB V.pdf

Download (256kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
201310115188_Selly Lorna Cindy_Daftar Pustaka.pdf

Download (192kB)
[img] Text (Lampiran)
201310115188_Selly Lorna Cindy_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (980kB)

Abstract

Penelitian ini akan dibahas tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016), dengan rumusan masalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawa putusan pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016 dan bagaimana akibat hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016. Metode penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan apa yang digunakan hakim untuk memutus perkara putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr Juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016 dan untuk mengetahui akibat hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan yang dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Pid.Sus/2016. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah keliru menerapkan pasal 23 ayat (2) juncto pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan menafsirkan secara sempit pengalihan objek tersebut. Akibatnya objek jaminan yang telah dialihkan tersebut menjadi tidak bisa menjadi pelunasan hutang bagi debitur karena objek sudah tidak diketahui keberadaannya. Saran penulis untuk kasus seperti ini kepada pemerintah agar lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan pengalihan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan calon hakim yang nantinya akan mewakili tuhan dalan melaksanakan proses peradilan di Indonesia. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Lembaga Fidusia, Pengalihan Jaminan Fidusia

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Pembimbing I: Anggreany Haryani Putri, SH.,MH., Pembimbing II: Panti Rahayu, SH., MH, M.Kn
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Depositing User: Ludfia
Date Deposited: 22 Feb 2019 03:58
Last Modified: 22 Feb 2019 03:58
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1188

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year