Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Dedy, Djunaedy (2019) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Oleh Warga Sipil Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951; (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim.). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201620251016_Dedy Djunaedy_Cover-Daftar Isi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) 201620251016_Dedy Djunaedy_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II, III, IV) 201620251016_Dedy Djunaedy_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (918kB)
	Text (BAB V) 201620251016_Dedy Djunaedy_BAB V.pdf Download (176kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201620251016_Dedy Djunaedy_Daftar Pustaka.pdf Download (250kB)
	Text (Lampiran) 201620251016_Dedy Djunaedy_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa Polri mengijinkan warga sipil untuk kepemilikan senjata api? Bagaimana pertanggungjawaban pidana warga sipil sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa ijin dalam putusan nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim?. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Keseluruhan data atau bahan yang diperoleh dianalisis secara kualtitatif. Pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, yaitu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Pihak yang berwenang dalam mengawasi izin penggunaan senjata api yang dipergunakan masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api (Studi Putusan No. 11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim) yakni berupa sanksi yang diancam ke pelaku diatur dalam pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat no.15 tahun 1951. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam perkara No. 11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin pada studi kasus Putusan No. 11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim. Kata Kunci : Tindak Pidana, Tanpa Hak, Senjata api, Warga Sipil.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing I: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH, Pembimbing II: Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis, SH., S.Pd., MM
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Raden Ola Triana
Date Deposited:	10 Feb 2020 07:11
Last Modified:	10 Feb 2020 07:11
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1932

Actions (login required)

View Item

Downloads