Wibowo, Prasetyo Agung (2005) Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
2000115302_PRASETYO AGUNG WIBOWO_HUKUM_Fakultas Hukum_2005.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (26MB) |
Abstract
Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pada proses penyidikan Pasal 28 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Peruhahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak selalu diterapkan secara penuh oleh Penyidik KPK. Begitu juga dalam proses persidangan Hakim ad hoc Tindak Pidanan Korupsi (Tipikor) tidak menerapkan secara penuh Pasal 37 A ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Peruhahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim mernherikan kebebasan kepada terdakwa sebebas-bebasnya. Jadi dalam hal ini Hakim masih menggunakan sistem pembuktian seperti yang diatur dalam KUHAP.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: I Ktut Sudiarsa, S.H., M.Si., Ika Sairnima W., S.H., M.M. |
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin |
Date Deposited: | 19 Jun 2023 03:02 |
Last Modified: | 19 Jun 2023 03:02 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/21617 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year