Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Sutiyono, Arifian (2019) Pelaksanaan Disparitas Didalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 16. 201210115214_Arifian Sutiyono_Cover-Daftar Isi.pdf Download (5MB)
	Text 16. 201210115214_Arifian Sutiyono_BAB I.pdf Download (380kB)
	Text 16. 201210115214_Arifian Sutiyono_BAB II,III,IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 16. 201210115214_Arifian Sutiyono_BAB V.pdf Download (171kB)
	Text 16. 201210115214_Arifian Sutiyono_Daftar Pustaka.pdf Download (315kB)
	Text 16. 201210115214_Arifian Sutiyono_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (18MB)

Abstract

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Dimana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Padahal Surat Edaran tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Di sisi lain, untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja. Tetapi juga, ada para penuntut umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan KPK. Oleh karena itu, dalam skripsi ini yang menjadi permasalahnnya adalah: Bagaimana terjadinya disparitas putusan hakim antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.?, Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. telah mencerminkan tujuan hukum? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang dimana isi dibuat dan disusun secara sistematik dan menyeluruh. Analisis deskripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang berifat yuridis yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dalam kasus ini, dan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, motif, dan status sosial terdakwa. Terhadap kedua kasus yang diteliti ini hakim dalam memutuskan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda sehingga muncul disparitas di dalam putusannya, ada beberapa alasan dalam hal ini yaitu, pertama, jarak antara minimal dan maksimal hukuman penjara tidak terlampau jauh. Sehingga hakim bebas menetukan rentang waktu tersebut; Kedua, jumlah kerugian negara sama antara putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan putusan nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. Kesimpulannya bahwa, ukuran dan landasan yang sama di antara para pelaku dalam perkara yang sama, apalagi dalam kedua kasus ini diserahkan kepada Majelis Hakim yang sama. Sehingga perbedaan putusan yang cukup berbeda terutama dilihat dari segi kerugian negara dan perihal uang pengganti ini sangat terlihat. Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Pidana Korups

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Astrid Brenda Maharani
Date Deposited:	03 Jul 2023 02:31
Last Modified:	03 Jul 2023 02:31
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/21834

Actions (login required)

View Item

Downloads