Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Pradana, Irvansyah Arief (2021) Penyelesaian Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Tenaga Kerja Bertatus Pekerja Musiman/Borongan Menurut Undang- Undang Ketenagakerjaan. (Studi Kasus : Putusan Makamah Agung Nomor 548K/K.Pdt Sus – PHI/2018)”. Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text
201610115066_Irvansyah Arief Pradana_Cover - DAftar Isi.pdf

Download (1MB)
[img] Text
201610115066_Irvansyah Arief Pradana_BAB I.pdf

Download (215kB)
[img] Text
201610115066_Irvansyah Arief Pradana_BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (790kB)
[img] Text
201610115066_Irvansyah Arief Pradana_BAB V.pdf

Download (240kB)
[img] Text
201610115066_Irvansyah Arief Pradana_Daftar pustaka.pdf

Download (166kB)
[img] Text
201610115066_Irvansyah Arief Pradana_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (0B)

Abstract

Ada beberapa permasalahan dalam kasus Penelitian ini yang membahas mengenai Penyelesaian Hukum Terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Tenaga Kerja Berstatus Pekerja Musiman/Borongan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt.Sus-PHI/2018). Bahwa dalam penelitian ini terjadinya perbedaan terhadap pemutusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap ketiga putusan hubungan industrial dimana kasus yang timbul ini adalah perihal hak upah yang terjadi oleh pekerja borongan atau musiman, tetapi dalam sudut pandang majelis hakim dijatuhkan putusannya berbeda satu sama lainnya antar putusan nomor 548 K/Pdt.Sus-PHI/2018, dengan Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus/2017 dengan Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn dan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg. Sementara didalam undang undang pekerja borongan musiman termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga hak upah harus diterima oleh para penggugat dan seharusnya upah kerja wajib dibayarkan walaupun sedang status dari pekerja adalah borongan atau musiman. Dan ditegaskan dalam KEPMEN No.100 Tahun 2004 dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12. karena itu masalah ini harus dianalisa oleh penulis agar menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan. Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan perkara diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundangundangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Repositori
Date Deposited: 24 Jul 2023 09:07
Last Modified: 24 Jul 2023 09:07
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22623

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year