Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Himalaya, Himalaya (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115192_Himalaya_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201610115192_Himalaya_BAB I.pdf Download (504kB)
	Text 201610115192_Himalaya_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201610115192_Himalaya_BAB V.pdf Download (233kB)
	Text 201610115192_Himalaya_Daftar Pustaka.pdf Download (214kB)
	Text 201610115192_Himalaya_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kekerasan seksual menjadi kian marak dalam tontonan berita kriminal yang kita jumpai di berbagai media informasi. Menjadi sebuah renungan dan menjadi sebuah momok bagi kita sebagai orang yang senantiasa peduli dan bertanggung jawab terhadap kejahatan tersebut. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dalam KUHP perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana menggunakan Pasal 289 KUHP, bahkan perbuatan cabul terhadap seseorang yang pingsan atau tidak berdaya juga diancam pidana Pasal 290 ayat (1) KUHP. Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengetahui mengapa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual masih sangat minim dan belum optimal serta menegaskan kembali hak-hak apa saja yang harus dipenuhi terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teoriteori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum optimal, mulai dari aturan, substansi dan budaya hukumnya. Ditambah lagi dengan faktor-faktor penyebab seperti budaya patriarki dan budaya yang menyalahkan korban (victim blaming). Dibutuhkan pembaharuan peraturan hukum mengenai kekerasan seksual. Juga pemenuhan hak-hak korban oleh negara yang selama in masih menjadi persoalan dan tidak dianggap penting. Mulai dari segi psikis, ekonomi, rehabilitasi dan juga ganti rugi. Perlunya dukungan yang menyeluruh untuk menangani kasus kekerasan seksual, dalam hal ini negara, penegak hukum dan juga masyarakat. Dengan demikian pencegahan dapat dilakukan, angka kasus kejadian dapat ditekan, penanganan terlaksana secara benar dan maksimal. Sehingga tercipta perlindungan hukum yang baik dan yang diharapkan oleh perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Jul 2023 09:03
Last Modified:	24 Jul 2023 09:03
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22627

Actions (login required)

View Item

Downloads